Jokowi Taksir Bangun Ibu Kota Baru Habiskan APBN Rp 100 Triliun

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Bekas tambang batu bara di Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (28/8/2019). Presiden Jokowi memprediksi APBN yang habis untuk membangun ibu kota abru hanya Rp 100 triliun.
Penulis: Dimas Jarot Bayu
Editor: Ameidyo Daud Nasution
15/1/2020, 16.34 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaksir Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan ibu kota baru tak akan lebih dari Rp 100 triliun. Pasalnya, pemerintah akan bekerja sama dengan swasta dalam membangun ibu kota baru.

Dari data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), biaya membangun ibu kota baru ini mencapai Rp 466 triliun. Sebanyak 19,2% berasal dari kocek pemerintah.

“Kalau saya melihat pemerintah enggak akan keluar lebih dari Rp 100 triliun,” kata Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (15/1).

(Baca: Jokowi Rencanakan Transportasi Massal Tanpa Awak di Ibu Kota Baru)

Jokowi mengatakan, pemerintah melalui Kementerian PUPR akan membangun infrastruktur dasar di ibu kota baru. Pemerintah pun akan membangun klaster pemerintahan yang berisikan Istana dan gedung-gedung kementerian.

Klaster pemerintahan akan dibangun di atas lahan seluas 5.600 hektare. “Di luar itu baru kita berikan baik kepada proses Public Private Partnership (PPP/KPBU) atau dikerjakan oleh investasi,” kata Jokowi.

Jokowi lalu meminta Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil dan Menteri LHK Siti Nurbaya menyelesaikan persoalan lahan di ibu kota baru. Dengan demikian, desainer dan perancang tata kota bisa memulai pekerjaannya di sana.

Rencananya, pemerintah membangun ibu kota baru di lahan seluas 256 ribu hektare. Pemerintah juga mencadangkan lahan seluas 410 ribu hektare untuk ibu kota baru.

“Yang akan kita gunakan 56 hektare itu di inti, yang akan dimulai nantinya pada angka 5.000 hektare," ujarnya.

(Baca: Pengamat Minta Pemerintah Pikirkan Ketahanan Pangan di Ibu Kota Baru)

Terkait desain, Jokowi meminta agar seluruh pihak bisa memberikan masukan, khususnya transportasi. Sebab, Jokowi menginginkan agar sistem transportasi massal di ibu kota baru menggunakan teknologi otonom (autonomous).

Hal serupa juga ditujukan untuk kendaraan pribadi di sana. Kepala Negara juga meminta agar kendaaran di ibu kota baru menggunakan sistem elektrik.

“Sehingga desainnya seperti apa tolong ini nantinya Pak Menteri Perhubungan (Budi Karya Sumadi) dan Pak Menteri Riset dan Teknologi (Bambang Brodjonegoro) berbicara mengenai ini, mengenai kesiapan infrastrukturnya,” kata Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi meminta Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa untuk menyiapkan regulasi yang mendukung pembangunan ibu kota baru. Dia juga minta agar pembentukan Badan Otorita Ibu Kota diselesaikan.

Kemudian, Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta Siti menyiapkan lahan seluas 100 hektare di ibu kota baru untuk kebun bibit. Hal ini bertujuan mengkonservasi hutan yang rusak di sekitar ibu kota baru.

“Kami harapkan dalam 100 hektare itu mungkin bisa kita siapkan lebih dari 17 juta bibit tanaman,” ucapnya.

Reporter: Dimas Jarot Bayu