KPK Gandeng Imigrasi Cari Kader PDIP Harun Masiku di Luar Negeri

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk mencari politisi PDI Perjuangan Harun Masiku yang berada di luar negeri. Harun sudah berada di negara lain sebelum operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan hari Rabu (8/1) lalu.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron juga membuka kans memasukkan Harun sebagai daftar pencarian orang (DPO) jika tak juga menyerahkan diri. Namun komisi antirasuah akan berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terlebih dulu sebelum mengambil langkah lebih jauh.

“Siang ini kami koordinasi dengan Menkumham untuk itu,” kata Nurul di Jakarta, Senin (13/1).

(Baca: Kasus Suap KPU, PDIP Diminta Tanggung Jawab Dorong Harun Serahkan Diri)

Harun diduga menyuap Wahyu dengan uang Rp 600 juta untuk membantunya menggantikan caleg Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) PDIP asal daerah pemilihan Sumatera Selatan I Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia.

Ketua KPK Firli Bahuri juga mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan aparat hukum lain guna mencari keberadaan Harun. Dia juga menyatakan penyidikan dilakukan secara profesional sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Itu prosedur yang kami lakukan karena pihak imigrasi yang paham perlintasan orang masuk dan keluar Indonesia,” ujarnya.

Sedangkan Kepala Sub Bagian Humas Ditjen Imigrasi Ahmad Nursaleh mengatakan belum ada permintaan larangan ke luar negeri terhadap harun. “Belum ada,” katanya.

Kasus ini juga ikut menyeret nama Hasto Kristiyanto setelah dua orang Saeful (SAE), dan Doni (DON) diduga staf Sekretaris Jenderal partai banteng itu. Namun Hasto membantahnya. “Ada yang framing saya menerima dana, memperlakukan bentuk kekuasaan secara sembarangan,” kata Hasto beberapa hari lalu.

(Baca: Soal Kasus Suap KPU, Hasto: Ada yang Framing Saya Terima Dana)