Soal Perdebatan Banjir, DPR Minta Pemerintah Fokus Tangani Korban

ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Warga melintasi banjir di kawasan Bukit Duri, Jakarta, Kamis (2/1/2020). Banjir tersebut akibat luapan sungai Ciliwung.
Penulis: Fariha Sulmaihati
Editor: Sorta Tobing
4/1/2020, 15.30 WIB

Banjir yang melanda wilayah Jakarta dan sekitarnya menuai perdebatan antara pejabat pemerintah pusat dan daerah. Perdebatan ini tersebar di media yang seolah-olah saling menyalahkan satu sama lain.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arwani Thomafi menilai perdebatan tersebut seharusnya bisa diselesaikan dalam ruang rapat. "Jangan saling menyalahkan, apalagi cari kambing hitam. Yang perlu dilakukan saat ini fokus penanganan korban dampak banjir," kata Arwani, saat ditemui di Jakarta, Sabtu (4/1).

Apa yang terjadi di pemerintahan pun berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat Jakarta. Mereka justru saling membantu sejak banjir datang pada 1 Januari 2020. "Saya melihat langsung di Kampung Makasar, mereka guyub dan saling membantu," ucapnya.

Sebelumnya, silang pendapat terjadi antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pada saat meninjau beberapa titik banjir pada Rabu lalu.

(Baca: Menteri PUPR: Normalisasi atau Naturalisasi yang Penting Dikerjakan)

Basuki mengungkapkan kekecawaannya terhadap Anies karena ada belasan kilometer titik di Kali Ciliwung yang belum di normalisasi. Padahal, hal ini perlu diselesaikan untuk mengurangi dampak banjir.

Namun, Anies membantah klaim tersebut. Menurut dia, bencana banjir yang terjadi bukan karena tidak dinormalisasi. Namun, bencana itu terjadi karena tidak ada pengendalian terhadap air yang masuk dari sisi selatan Jakarta.

(Baca: BPBD: Banjir Mulai Surut, Kawasan Jakarta Barat Paling Terdampak)

Reporter: Fariha Sulmaihati