Rencana Induk Ibu Kota Baru Ditarget Rampung Paling Lambat Juli 2020
Pemerintah telah menyelesaikan pre-masterplan ibu kota baru pengganti Jakarta. Adapun masterplan ditargetkan rampung paling lambat Juli 2020.
"Masterplan ini kira-kira rampung paling lama 6 bulan," ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Suharso Monoarfa di Jakarta, Jumat (3/1).
Penyusunan masterplan akan dilakukan oleh konsultan yang ditunjuk pemerintah. Ia memastikan penunjukan konsultan akan dilakukan secara terbuka.
"Kemudian di atas masterplan itulah urban design yang dimenangkan Pak Sibarani dan kawan-kawan ini diletakkan. Kami akan cari di mana titik nol-nya itu," kata Suharso.
Desain ibu kota baru tersebut merupakan hasil kerja Sofian Sibarani dan kawan-kawan dari Urban+ yang memenangkan sayembara buatan pemerintah.
(Baca: Jokowi Diminta Wajibkan Pemda Buat Rencana Penanggulangan Bencana)
Adapun, Suharso memastikan masterplan yang akan disusun akan memastikan ibu kota baru Indonesia bebas banjir. Pemerintah lewat masterplan tersebut akan memetakan aliran air yang ada di wilayah ibu kota baru.
Setelahnya, pemerintah akan mencari strategi untuk bisa mencegah dan menangani banjir di wilayah ibu kota baru. "Jadi nanti ada yang namanya hidrotopografi. Genangan air selama satu tahun, 10 tahun, 100 tahun itu dipetakan seperti apa arahnya," kata Suharso.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebelumnya juga menyatakan bahwa ibu kota baru minim potensi banjir dan bencana lainnya. Hal ini mengacu pada sejarah paleohydrology di kawasan tersebut.
"Kalau dari sejarahnya enggak ada banjir di sana, bencana juga minim. Tapi kalau lingkungan berubah bisa banjir. Nah, ini sudah dihitung desainer agar 70% tetap hijau, " ujar Basuki di Jakarta, Jumat (3/1).
(Baca: Tiga Negara Tawarkan Bantuan Desain Ibu Kota Baru)
Pemerintah juga akan membangun infrastruktur untuk memaksimalkan potensi air sehingga tak terjadi banjir. Infrastruktur yang akan dibangun yakin mencakup bendungan dan sistem drainase.
Pembangunan infrastruktur dan penataan ibu kota baru juga akan memperhitungkan jumlah penduduk hingga beberapa tahun ke depan. Pemerintah memperkirakan terdapat 2,75 juta penduduk yang menhuni ibu kota baru pada 2035.
"Hingga 2045 telah diperkirakan berapa jumlah penduduknya dan kota-kota satelit mana serta kluster-kluster mana saja yang akan berkembang," kata dia.
Basuki juga menyebut risiko kebakaran hutan di wilayah ibu kota baru minim. Hal ini lantaran lokasi pertambangan batu bara yang berada di sebelah timur Bukit Suharto, jauh dari lokasi ibu kota baru.
"Justru kami pilih di Sipaku ini karena menurut penelitian tidak ada batu baranya," kata Basuki.