Kemendes Akan Bentuk Superholding untuk Badan Usaha Milik Desa

Ilustrasi, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (26/11/2019). Halim bakal membentuk superholding BUMDes agar kapasitas produksi perusahaan desa tersebut meningkat.
Penulis: Dimas Jarot Bayu
Editor: Febrina Ratna Iskana
11/12/2019, 20.26 WIB

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar berencana membentuk superholding untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Nantinya, berbagai BUMDes yang kapasitas produksinya sudah melebihi target akan digabungkan dalam satu perusahaan.

Hal itu dimaksudkan agar produksi dari berbagai BUMDes yang ada bisa semakin meningkat. “Ini untuk percepatan peningkatan ekonomi yang bersumber dari pedesaan,” kata Halim di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/12).

Menurut Halim, BUMDes selama ini tak memiliki kemampuan untuk meningkatkan kapasitas produksi. Ini lantaran mereka memiliki keterbatasan akses, sumber daya manusia (SDM), permodalan, hingga jaringan.

Dengan adanya superholding ini, berbagai  keterbatasan BUMDes tersebut dapat diperbaiki. Sebab, berbagai BUMDes yang tergabung dalam superholding dapat berkolaborasi.

Dengan begitu, BUMDEs juga dapat meningkatkan pemasaran produk. Selain itu, Halim menilai operasional superholding  nantinya bisa didukung dengan bantuan BUMN. “Kalau perlu sampai melibatkan BUMN,” kata Halim.

(Baca: Jokowi Minta Mendag & Menlu Tancap Gas Kejar Negosiasi Dagang)

Terkait dengan BUMDes yang kinerjanya belum optimal, Halim mengatakan pihaknya akan meningkatkan jaringan dan menambah modal. Kemendes PDTT juga akan memberikan pendampingan terhadap BUMDes yang kinerjanya belum optimal.

Halim memastikan pihaknya tak akan menonaktifkan korporasi-korporasi desa tersebut. Sebab, pembentukan BUMDes merupakan hasil inisiatif desa.

“Jadi kita tidak bisa menutup BUMDes. Yang bisa dilakukan yaitu memfasilitasi dan merevitalisasi,” kata Halim.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya mencatat ada 2188 BUMDes yang tidak beroperasi. Sedangkan 1670 BUMDes beroperasi, namun belum memberikan kontribusi pada pendapatan desa.

Atas dasar itu, Jokowi meminta adanya revitalisasi terhadap berbagai BUMDes tersebut. Selain itu, Jokowi meminta BUMDes dapat ditingkatkan kualitasnya. 

Hal itu dapat dilakukan dengan mengintegrasikan BUMDes dengan rantai suplai nasional. BUMDes pun dapat didorong menjalin kemitraan dengan sektor-sektor swasta besar. 

“Juga mulai dibuka channel distribusi, sehingga produk unggulan di desa bisa masuk ke marketplace, baik marketplace nasional maupun marketplace global,” kata Jokowi.

(Baca: Rawak Hilir Raih Penghargaan Desa Inovasi Nasional 2019)

Reporter: Dimas Jarot Bayu