Chevron Diimbau Buka Diri ke Pertamina untuk Transisi Blok Rokan
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu mendesak Pertamina memulai investasi di Blok Rokan sebelum 2021. Chevron diharapkan memberikan akses kepada Pertamina untuk ikut masuk mengelola Blok Rokan selama masa transisi pengambilalihan blok migas itu.
Ia menilai, tidak ada alasan bagi perusahaan asal Amerika Serikat tersebut tak mau be kepada Pertamina dalam pengelolaan Blok Rokan. Apalagi, blok tersebut merupakan aset negara.
"Itu aset negara. US$ 200 juta sekian sudah dikeluarkan Chevron dan sudah di cost recovery untuk EOR," kata Gus Irawan saat ditemui dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (4/12).
(Baca: Transisi Blok Rokan, Chevron Bakal Siapkan Kebutuhan Data Pertamina)
Untuk itu, pemerintah dinilai perlu ikut turun tangan dalam menjembatani persoalan antara Chevron dan Pertamina yang tak kunjung menemui titik temu dalam diskusi alih kelola. Pasalnya, hanya melalui cara tersebut pengambil alihan Blok Rokan berjalan mulus.
"Pemerintah harus mendorong, intervensi dari pemerintah. Baru bisa masuk ambil alih semua di Rokan," ujarnya.
Di samping itu, Pertamina juga diminta memastikan apa yang sudah dikeluarkan oleh negara melalui pembayaran skema cost recovery di Blok Rokan menjadi milik negara. "Ini kan banyak aset yang dibayar melalui cost recovery, Pertamina harus pastikan apa-apa yang ada di sana tidak dibawa Chevron," kata Gus Irawan.
Hingga berita ini dipublikasikan, Manager Corporate Communications Chevron Pacific Indonesia Sonitha Poernomo belum menjawab pesan yang dikirimkan oleh Katadata.co.id.
(Baca: Pemerintah Diminta Intervensi untuk Percepat Pengalihan Blok Rokan)
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro menilai, perlu ada campur tangan dari Pemerintah jika diskusi mengenai alih kelola Blok Rokan tak kunjung berjalan sesuai rencana. Apalagi, Pertamina didorong untuk segera melakukan kegiatan investasi karena Chevron disebut enggan berinvestasi menjelang kontrak berakhir.
"Jika tidak segera kunjung ada solusi saya kira pemerintah memang perlu intervensi," kata Komaidi.
Meski begitu, Komaidi yakin bakal ada solusi jika niat awal percepatan transisi dilakukan guna menekan penurunan produksi yang terjadi di Blok Rokan. Adapun menurutnya, harus ada komunikasi yang lebih baik antara kedua belah pihak. "Bagaimanapun ini masalah bisnis sehingga silahkan diselesaikan B to B," kata Komaidi.