Tagihan BPJS Bengkak, Terawan Evaluasi Layanan RS untuk Pasien Jantung

ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (kiri) dan Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris. Terawan bakal mengevaluasi layanan rumah sakit pada peserta BPJS Kesehatan.
Penulis: Dimas Jarot Bayu
Editor: Agustiyanti
22/11/2019, 14.53 WIB

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto berencana mengevaluasi layanan rumah sakit kepada peserta BPJS Kesehatan, terutama pada pasien jantung dan persalinan. Pelayanan yang berlebihan dan tidak sesuai dengan literatur oleh rumah sakit diduga menyebabkan tagihan kepada BPJS Kesehatan membengkak.

"Yang berlebihan dievaluasi, bukan pelayanan diturunkan," kata Terawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/11).

Ia mencontohkan, pelayanan berlebihan RS terhadap pengguna BPJS yang menderita penyakit jantung. Pihak rumah sakit sering kali mengharuskan pasien penyakit jantung melakukan operasi pemasangan ring. Padahal, pasien tersebut bisa jadi tak membutuhkan dan masih dapat ditangani dengan pencegahan atau pemberian obat.

"Kalau bisa, diperbaiki yang over  itu. Pemasangan ring harus sesuai dengan diagnosanya," kata Terawan.

(Baca: Pemerintah Bakal Gelontorkan Rp 9 Triliun ke BPJS Kesehatan Pekan Ini)

Akibat pelayanan berlebihan tersebut, Terawan menyebut tagihan penanganan penyakit jantung mencapai Rp 10,5 triliun. "Kalau bisa turun 50% saja, itu sudah membuat kita bahagia. Rp 5 triliun dihemat," kata Terawan.

Selain pada pasien jantung, terdapat indikasi pelayanan berlebih pada penanganan persalinan. Ini terlihat dari tagihan operasi sesar (seksio) yang naik hingga lebih dari Rp 5 triliun.

(Baca: Iuran Naik, Ini Janji Perbaikan Layanan BPJS Kesehatan )

Adapun rasio kelahiran sesar di Indonesia saat ini mencapai 45%. Angka tersebut jauh dari data yang disampaikan oleh World Health Organization (WHO) yang mencatat rasio kelahiran sesar sebesar 20%.

"Itu menunjukkan bahwa kita tidak dalam kondisi baik. Itulah yang maksud saya berlebihan dan ternyata tidak menurunkan angka kematian ibu dan bayi atau anak secara nasional. kan percuma duit banyak dikeluarkan," jelas dia.

Reporter: Dimas Jarot Bayu