Wacana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk menjadi petinggi BUMN langsung menuai protes dari salah satu serikat pekerja yakni di Pertamina. Istana Kepresidenan menyerahkan kepada Menteri BUMN Erick Thohir soal adanya polemik nama mantan Gubernur DKI Jakarta itu di bursa calon pimpinan perusahaan pelat merah.
Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) telah menyatakan penolakannya bila Ahok menjadi bos Pertamina. Alasannya, Ahok dianggap kerap menimbulkan kegaduhan.
“Tanya ke Pak Erick karena lingkup beliau,” kata Juru Bicara Presiden Fadjroel di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (18/11).
(Baca: Setelah Ahok, Eks Pimpinan KPK Bertemu Menteri BUMN Erick Thohir)
Sedangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) nantinya akan mendengarkan masukan nama calon melalui rapat Tim Penilai Akhir (TPA). Dalam TPA, Jokowi menjabat sebagai Ketua, sedangkan Wakil Presiden Ma’ruf Amin menjabat sebagai Wakil Ketua TPA. Adapun Sekretaris TPA dijabat oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Selain itu Anggota Tetap TPA terdiri dari Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo. Anggota Tidak Tetap TPA yakni menteri teknis atau pimpinan instansi pengusul, dalam hal ini Menteri BUMN Erick Thohir.
“Praktis ada masukan dari semua pihak, termasuk menteri terkait,” kata Fadjroel. "Mengenai nama yang diajukan, tidak (belum) ada disampaikan kepada kami," katanya.
(Baca: Anggap Ahok Bersih, Luhut Heran Ada Penolakan di BUMN )
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan keheranannya dengan kelompok orang yang menolak Ahok menjadi petinggi BUMN. Luhut menganggap Ahok merupakan orang baik dan bersih.
"Bila orang baik mau masuk tapi tidak disetujui, (orang yang menolak itu) perlu dipertanyakan. (Ahok) itu mau bikin lurus dan bersih ya, tidak mau dibersihkan," kata dia.