Rapat Perdana Prabowo di DPR, Ada Sindiran dan Hujan Interupsi
Rapat perdana Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan Komisi I DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin, Senin (11/11), penuh drama. Awalnya, sindiran-sindiran bermunculan ketika para anggota komisi memperkenalkan diri.
Salah satu yang menyindir adalah Jazuli Juwani dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. “Saya Jazuli Juwaini, fraksinya sekutu Bapak,” katanya seperti dikutip dari berbagai media.
Lalu, Syarief Hasan dari Fraksi Demokrat mengatakan pertemuannya ini seperti mimpi. “Kami dari Demokrat tentunya berharap selalu menghadap Pak Prabowo seperti selama ini,” ujarnya. “Tapi ternyata Tuhan yang menentukan segala-galanya hidup kita.”
Ketika mendapat giliran memperkenalkan diri, Effendi Simbolon justru menyinggung Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono yang duduk di samping Prabowo. “Saya Effendi Simbolon dari PDI Perjuangan. Selamat datang Pak Menhan dan sahabat saya Pak Wamenhan,” ucapnya.
Usai perkenalan, Prabowo kemudian menyampaikan rencana kerjanya selama lima tahun ke depan. Dari video Youtube yang diunggah KompasTV pemaparan ini ia sampaikan sekitar 24 menit.
Ia menyebut soal konsep pertahanan yang berdaulat dan mandiri. Hal ini mengacu pada visi dan misi Presiden Joko Widodo (Jokowi), yaitu mewujudkan Indoneisa maju yang berdaulat mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.
Pertahanan dan keamanan negara, menurut dia, tidak boleh dipandang sebagai suatu hal tambahan, namun tujuan negara yang pertama. "Kemampuan militer Indonesia tentu tidak bersifat ofensif tapi defensif, kami tidak berniat mengganggu bangsa lain. Tapi tentu kita tidak boleh juga kepentingan kita diganggu negara lain," katanya.
(Baca: Prabowo Sebut RI Perlu Pertahanan yang Kuat karena Jadi Incaran Asing)
Hujan Interupsi pada Rapat Prabowo dengan Komisi I DPR
Rapat kemudian memanas ketika interupsi mulai terjadi antara Menteri Pertahanan dan Komisi I DPR. Pasalnya, Prabowo menginginkan pembahasan teknis anggaran kementeriannya berlangsung tutup. Sementara, anggota dewan berpendapat garis besar anggaran sebaiknya disampaikan terbuka.
Awalnya, Effendi menyorot pemaparan rencana kerja Prabowo yang tidak menyinggung anggaran secara garis besar. Padahal, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2020, Kementerian Pertahanan mendapatkan dana Rp 131,2 triliun.
“Tolong dijelaskan urgensinya dan mengapa seperti ini disembunyikan,” ucap politikus dari Fraksi PDI Perjuangan itu.
Gara-gara pernyataan ini, interupsi pun terjadi. Rekan separtainya, Adian Napitupulu ikut menimpali. Dirinya heran anggaran yang masuk dalam lampiran terbuka malah tak disampaikan oleh Prabowo. “Ini jadi lucu. Sampaikan saja terbuka,” katanya.
Syarief Hasan juga menilai anggaran Kementerian perlu disampaikan terbuka. “Sebenarnya yang disampaikan Pak Effendi biasa saja, hanya outline,” katanya.
Tapi Prabowo bersikukuh pembahasan anggarannya bersifat tertutup. Nada bicaranya mulai meninggi ketika menyinggung permintaan anggota Komisi I yang terus meminta agar disampaikan terbuka. “Maksudnya apa? Kan kita sudah tahu Rp 131 triliun,” ujar Prabowo.
Prabowo tidak mau menyampaikan teknis pertanahanan dalam forum terbuka, meski mendapat tekanan dari anggota DPR. Kebijakan pertahanan dan keamanan sifatnya sangat rahasia. “Saya bertanggung jawab kepada presiden,” katanya.
Ketua Komisi I Meutia Hafid menengahi interupsi tersebut. Sesuai kesepakatan awal, persoalan anggaran tidak akan disinggung. Usai fraksi yang ada di komisi pertahanan itu menyampaikan pandangan dan pertanyaan, rapat yang dimulai pukul 11.00 WIB ini dilanjutkan secara tertutup.
(Baca: Singgung Anggaran Kemenhan, Rapat Prabowo dan DPR Sempat Memanas)
Berapa anggaran Kementerian Pertahanan 2020?
Sektor pertahanan menjadi prioritas anggaran pemerintah tahun depan. Hal ini tercermin dari besarnya alokasi dana Kementerian Pertahanan dalam APBN 2020 yang mencapai Rp 131,2 triliun. Anggaran pertahanan lebih tinggi dari angaran infrastruktur untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang hanya Rp 120,2 triliun.
Alokasi anggaran ini untuk mendukung birokrasi yang efisien dan bebas dari korupsi. Selain itu juga bertujuan menjaga kesejahteraan aparatur negara dan para pensiunan. Di luar urusan birokrasi, dana besar tersebut akan dipakai belanja barang, modal, dan bantuan sosial.
Grafik Databoks di bawah ini memperlihatkan besarnya anggaran Kementerian Pertahanan dibandingkan kementerian lainnya.