Walhi Kritik Program Pemerintah Buka Sejuta Hektare Sawah di Papua

ANTARAFOTO/Yulius Satria Wijaya
Ilustrasi sawah. Walhi mengkritik rencana pemerintah membuka satu juta hektar sawah di Papua lantaran tidak sesuai dengan kebutuhan pangan orang Papua dan diduga sarat kepentingan korporasi dan investasi.
Penulis: Tri Kurnia Yunianto
Editor: Happy Fajrian
27/9/2019, 14.40 WIB

Walhi juga menilai Wiranto gagal menjalankan tugasnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) untuk menyelesaikan permasalahan di Papua. "Kita harus mendesak ada pertanggungjawaban negara, terutama Wiranto harus mundur," ujarnya.

(Baca: BNPP: Potensi Lahan Pertanian di Perbatasan Capai 5 Juta Hektare)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Ahmad Pelor. Ia menilai, alih fungsi lahan pertanian di Papua akan menjauhkan masyarakat Papua dari sumber kehidupannya.

Program sejuta hektar sawah di Papua hanya mendorong penguasaan lahan untuk korporasi. "Itu (alih fungsi lahan) tidak mengakomodasi kepentingan pangan orang Papua," ujarnya.

Menurut dia, jika pemerintah memang berencana memberikan ketahanan pangan bagi masyarakat Papua, seharusnya menggunakan pendekatan yang sesuai dengan kultur pangan masyarakat Papua seperti menanam umbi-umbian dan sagu. Dia berharap, pemerintah dapat membatalkan rencana itu atau mengkaji ulang melalui pendekatan-pendekatan dialogis.

(Baca: Program Optimalisasi Sawah Rawa Baru Capai 6% dari Target)
Halaman:
Reporter: Tri Kurnia Yunianto