Jokowi Didesak Evaluasi Pansel KPK, Moeldoko: Tak Boleh Ikut Campur

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko angkat bicara terkait permintaan beberapa pihak supaya Presiden Joko Widodo, kerap disapa Jokowi, mengevaluasi Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Baginya, pemilihan para pucuk pimpinan di komisi antirasuah itu merupakan otoritas Panitia Seleksi.

Karena itu, beragam protes tidak berpengaruh terhadap kinerja Panitia Seleksi Pimpinan KPK. “Saya tidak boleh ikut campur, itu otoritas Panitia Seleksi,” katanya di Kompleks Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (27/8).

Menurut dia, permasalahan yang muncul masih bisa teratasi oleh Panitia Seleksi. Apalagi, Panitia Seleksi merupakan hasil penunjukkan langsung oleh Presiden.

Sebelumnya, beberapa lembaga swadaya masyarakat  dan perguruan tinggi berencana mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi untuk mengevaluasi panitia seleksi. Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengatakan bahwa surat tersebut akan dikirim atas nama Koalisi Kawal Calon Pimpinan KPK.

Surat itu memuat tiga hal. Pertama, mereka ingin Jokowi mengevaluasi Pansel Calon Pimpinan KPK 2019-2023. Indikasi adanya konflik kepentingan juga diminta untuk ditinjau. “Presiden harus menelusuri seluruh anggota pansel,” katanya di Jakarta, Minggu (25/8).

(Baca: LSM dan Perguruan Tinggi Desak Jokowi Evaluasi Pansel Pimpinan KPK)

Kedua, mereka menuntut anggota pansel meninjau adanya indikasi konflik kepentingan di internal. Selain itu, Koalisi berharap pansel menerapkan peraturan perundang-undangan terkait kinerjanya.

Ketiga, Koalisi meminta agar pansel calon pimpinan KPK lebih peka dan responsif terhadap masukan masyarakat. Mereka berharap pansel mencoret nama-nama yang tidak melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Asfi mengatakan peran Presiden Jokowi sangat penting sebagai pemegang mandat tertinggi dalam proses seleksi. Setiap pernyataan, langkah, dan tindakan yang akan diambil mewakili sikap presiden.