Nasib Gerindra Masuk Koalisi Tunggu Konsep Prabowo Diterima Jokowi

ANTARA FOTO/Nyoman Budhiana
Presiden Joko Widodo (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat hadir pada pembukaan Kongres V PDIP di Sanur, Bali, Kamis (8/8/2019). Kongres V PDIP yang berlangsung 8-11 Agustus 2019 tersebut dihadiri sekitar 2.170 peserta dari 514 Dewan Pimpinan Cabang (DPC), 34 Dewan Pimpinan Daerah (DPD), para pengamat dan sejumlah pimpinan partai politik. Gerindra menunggu konsep tawaran Prabowo diterima Jokowi jika ingin bergabung koalisi.
9/8/2019, 18.00 WIB

Wacana masuknya partai Gerindra ke dalam jajaran koalisi pemerintahan masih tergantung apakah Joko Widodo (Jokowi) menerima konsep yang ditawarkan Prabowo Subianto. Hal ini dikatakan oleh Wakil Ketua Umum Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad dalam sebuah acara di Jakarta, Jumat (9/8).

Meski tidak menjabarkan secara detail, Dasco mengatakan konsep yang ditawarkan merupakan sebuah ide yang akan membantu pemerintahan terpilih. Dia juga mengatakan konsep itu sebenarnya telah disampaikan Prabowo kepada Jokowi saat keduanya bertemu di Moda Raya Terpadu (MRT) bulan lalu. "Secara lisan sudah, mungkin ada pertemuan lagi untuk mematangkan konsepnya," kata Dasco.

(Baca: Jokowi Bersama Koalisi Akan Bahas Potensi Gerindra Dapat Kursi Menteri)

Dasco menjelaskan pembicaraan juga sudah dilakukan hingga tingkat Dewan Pembina Gerindra. Nantinya, Prabowo sebagai ketua Dewan Pembina akan memutuskan apakah partai berlambang garuda itu akan merapat atau tidak ke pemerintahan usai konsep diterima.

Meski demikian, Dasco mengungkapkan motivasi Gerindra bergabung bukan bagi bagi kursi atau kekuasaan. Menurutnya, Partai Gerindra bersama para pendukungnya sudah memiliki penawaran konsep yang bertujuan untuk membantu pemerintahan terpilih.

"Bedanya kalau orang koalisi dia minta (kursi) sekian-sekian, kalau kita kan ini konsepnya, mau diterima atau tidak diterima ya sudah," sebut Dasco.

(Baca: Prabowo Akan Hadir di Kongres PDIP, Gerindra: Bukan Petanda Koalisi)

Terkait dengan potensi bergabungnya Prabowo dengan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, Direktur Cyrus Network, Eko Edi Hafid mengatakan, pihaknya telah melakukan sejumlah survei terkait pertemuan Prabowo-Jokowi. Dalam surveinya itu sekitar 63% responden mengapresiasi pertemuan kedua tokoh tersebut.

Tak hanya itu, sebanyak 63% publik juga menganggap pertemuan merupakan langkah untuk rekonsilisasi bangsa dan bukan sekadar bagi-bagi kekuasaan dan jabatan.

"Publik memang sepertinya sudah lelah dengan pembelahan politik dan fragmentasi sosial yang timbul akibat kompetisi politik," ujar Eko.

Tidak hanya Gerindra dan Prabowo  yang diharapkan bergabung dengan pemerintah. Survei juga menyebut sekitar 43-51% responden menyarankan partai seperti Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergabung dengan pemerintahan.

Jika ada yang setuju, ada pula responden yang tidak setuju partai-partai bekas Koalisi Adil Makmur merapat pemerintah. Namun, jumlah responden yang tak setuju hanya sekitar 21-27%.

Reporter: Fahmi Ramadhan