Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, Jokowi Minta Menteri Kaji Skema Biaya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar Rapat Terbatas (Ratas) kedua membahas pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (8/6). Dia meminta para menteri kabinet mengkaji pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan dan solusi skema pembiayaannya.

Jokowi mengungkapkan pilihan ibu kota telah dikerucutkan di Kalimantan dan pemerintah masih melakukan kajian beberapa hal. "Setelah ke lapangan dan mendapatkan beberapa kajian meskipun belum selesai 100%, pilihan sudah semakin mengerucut," kata Jokowi saat membuka Ratas.

(Baca: Menanti Jokowi Tunjuk Satu Titik di Kalimantan Sebagai Ibu Kota RI)

Menurut Jokowi, kajian yang diperlukan seperti kebencanaan, banjir atau gempa bumi. Kemudian, kajian berkaitan dengan daya dukung lingkungan termasuk ketersediaan air, lahan, infrasruktur, dan keekonomian.

Jokowi minta perhitungan juga sesuai keadaan demografi, sosial politik, serta pertahanan dan keamanan. "Semuanya harus dilihat lebih detail lagi, sehingga keputusan nanti adalah keputusan yang benar," ujarnya.

Dia juga menyarankan supaya pengalaman pemindahan ibu kota oleh negara lain juga jadi contoh. Dia menyorot faktor penghambat untuk antisipasi serta faktor keberhasilan sebagai adaptasi untuk implementasi yang lebih tepat guna.

Jokowi menyatakan pemindahan ibu kota harus memiliki visi masa depan. Nantinya, dia akan memutuskan provinsi baru sebagai pusat pemerintahan setelah semua kajian selesai. "Saya memutuskan nanti bukan sebagai kepala pemerintahan, tapi sebagai kepala negara," katanya lagi.