Peneliti: Tim Jokowi-Maruf dapat Tawarkan Tiga Opsi untuk Gerindra

ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARI
Ilustrasi, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) berpamitan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (tengah) usai menggelar pertemuan tertutup di Jakarta, Rabu (24/7/2019). Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyebutkan, ada tiga hal yang perlu diperhatikan koalisi pendukung pemerintahan saat ini terkait Gerindra.
Penulis: Fahmi Ramadhan
Editor: Desy Setyowati
26/7/2019, 04.00 WIB

Pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri, semakin memperkuat asumsi merapatnya Gerindra ke pemerintahan  Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin. 

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai pertemuan Prabowo-Megawati bisa mengisyaratkan semakin dekatnya  koalisi.  Di luar berkoalisi di kabinet, kata Adi, tim Jokowi-Ma'ruf masih punya tiga pilihan lain, yakni:

Pertama, secara tegas memutuskan Gerindra tetap berada di luar pemerintah. Dalam artian, partai tersebut tidak akan mendapat kursi menteri atau jabatan lainnya di pemerintahan.

Kedua, merangkul Gerindra tanpa memberikan jatah apapun. "Atau ketiga menggunakan opsi lunak yakni Gerindra dirangkul tetapi misalnya, dikasih kursi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)," kata Adi dihubungi Katadata.co.id, Kamis (26/7).

(Baca: Adu Kuat Partai Koalisi Jokowi Berebut Kursi Ketua MPR)

Ketiga opsi tersebut punya konsekuensi yang berbeda dan harus dikaji secara matang oleh koalisi Jokowi-Ma’ruf. Meski pun, empat partai di pendukung pemerintah yakni PKB, PPP, Golkar, dan Nasdem kompak menolak kehadiran anggota baru.

(Baca: Politik Nasi Goreng ala Megawati Luluhkan Hati Prabowo)

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi dan Ma'ruf, Moeldoko, menyatakan ada kemungkinan masuknya partai baru ke koalisi. Manuver seperti ini, menurutnya, adalah hal yang sering terjadi di dunia politik.

Karena itu, ia tidak menjelaskan secara gamblang apakah hal ini akan berpengaruh terhadap soliditas partai di koalisi Jokowi-Ma’ruf. “Kami yakin bisa (mengganggu soliditas), karena politik seperti itu. Pemaknaannya jangan satu tambah satu jadi dua,” katanya.

Sepengetahuannya, TKN juga sudah membahas pergerakan politik seperti ini. “Politik memang seperti itu. Maksudnya, tidak ada sesuatu yang permanen. Semuanya sangat dinamis dan selalu mencari keseimbangan baru,” kata dia.

Ia menilai, masih terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa koalisi Jokowi-Ma’ruf saat ini sudah pas. Bisa jadi, hasil diskusi antarpartai di koalisi menunjukkan perlu ada anggota baru.

(Baca: Adu Kuat Partai Koalisi Jokowi Berebut Kursi Ketua MPR)