Jenewa – Perubahan jenis dan bentuk pekerjaan di masa depan menjadi tantangan Indonesia dan negara-negara dunia. Untuk menjawab tantangan tersebut, Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri mengemukakan tiga pilar agenda yang berpusat pada manusia (human-centred agenda) guna pembangunan Sumber Daya Manusia. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri dalam pidatonya di Forum Konferensi Perburuhan Internasional (International Labour Conference lLC, ke-108, Jenewa, Swiss (18/6).
Ketiga pilar yang dimaksud pertama, meningkatkan investasi SDM. Menaker yakin, konsep pembelajaran seumur hidup (long life learning dan long life education) adalah kunci untuk menavigasi berbagai perubahan jenis pekerjaan di masa depan. Apalagi, saat ini keterampilan menjadi hal wajib dalam menghadapi dunia ketenagakerjaan yang semakin dinamis. Semua orang harus bisa belajar seumur hidup melalui berbagai bentuk skilling, upskilling, dan reskilling.
"Saya ingin menekankan bahwa ini adalah tanggung jawab bersama pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja. Selain itu, ini harus menjadi bagian integral dari proyek investasi di negara berkembang," kata Menaker.
Menaker menjelaskan, pilar ini diwujudkan dengan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi di Indonesia. Indonesia perlu masifikasi pelatihan kerja untuk wujudkan SDM berkualitas dalam jumlah memadai dan persebaran yang relatif merata di berbagai daerah. Ia mencontohkan program pembangunan 1.000 lembaga pelatihan kerja dan program pemagangan yang dikerjasamakan dengan industri.
"Kami sedang mendirikan 1000 pusat pelatihan kerja baru tahun ini untuk mengatasi skill mismatch dan pengangguran kaum muda," jelas Menaker.
Kedua, penguatan institusi/lembaga kerja sama. Menaker menilai untuk meningkatkan peran seluruh pemangku kepentingan ketenagakerjaan maka institusi/lembaga dialog sosial harus diperkuat.
Indonesia kata Menaker terus memperkuat institusi/lembaga kerja sama pemangku kepentingan ketenagakerjaan. Seperti memperkuat dialog sosial Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit baik di tingkat nasional maupun daerah, pembentukan Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional dan pembentukan Dewan Produktivitas Nasional. Meski begitu, situasi nasional masing-masing negara sangat berpengaruh terhadap pola dialog sosial yang dibangun antar pemangku kepentingan.
"Mekanisme dan bentuk dialog sosial nasional harus dikembangkan berdasarkan keadaan nasional," tambah Hani.
Ketiga, meningkatkan investasi dalam mewujudkan pekerjaan yang layak dan berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan memperkuat ekonomi pedesaan. Menaker menyatakan, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memperkuat pembangunan ekonomi pedesaan dengan menyediakan Dana Desa.
"Kami juga telah mengembangkan Desa Migran Produktif (Desmigratif) yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan standar hidup para pekerja migran yang kembali beserta keluarga mereka di desa asal mereka," tuturnya.
Menutup pidatonya, Menaker mendesak International Labour Organization (ILO) memainkan perannya dalam menciptakan kerja sama multilateral antarnegara. Sehingga, globalisasi ekonomi dapat memberi dampak positif bagi seluruh negara dunia.
"Kita harus mengambil momentum Konferensi Seratus Tahun ILO ini untuk menghidupkan kembali komitmen kita dan mengambil tindakan tegas untuk mencapai keadilan sosial, perdamaian abadi, dan stabilitas," kata Hanif.