KEMNAKER: Berita Kementerian Ketenagakerjaan RI Terkini

Pihak Malaysia mengungkapkan membutuhkan waktu untuk mengintegrasikan sistem penempatan pekerja migran Indonesia ke dalam sistem internalnya.

Mayoritas atau 897 aduan yang masuk ke Kemenaker terkait THR adalah perusahaan tidak membayarkan tunjangan tersebut.

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 1.187 aduan mengenai pembayaran THR Lebaran 2024 ini melibatkan 725 perusahaan.

Menaker Ida Fauziah telah merilis aturan pemberian tunjangan hari raya atau THR. Pemberian tunjangan hari raya tak hanya untuk pekerja tetap, melainkan juga untuk pekerja berstatus kontrak.

Kementerian Ketenagakerjaan pada Senin (24/4) mengingatkan pengusaha dan pekerja mengenai upah lembur yang menjadi hak pekerja yang masih bekerja pada hari libur nasional lebaran 2023.

Kementerian Ketenagakerjaan menyebut hingga 20 April 2023, Posko THR telah menerima 2.219 aduan

Lebaran tinggal menghitung hari, namun Kementerian Ketenagakerjaan masih mendapatkan laporan ihwal tunjangan hari raya atau THR lebaran 2023 yang tak dibayarkan.

THR muncul pertama kali pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, berawal dari pemberian persekot Lebaran untuk pegawai negeri. Seiring perjalanan waktu, THR diperluas mencakup seluruh pekerja.

Pemerintah mengatur komponen gaji dalam sistem pengupahan Indonesia. Berikut rincian masing-masing komponen tersebut dan ketentuan yang meliputinya.

Meski tidak ada pasal yang mengatur cuti haid dan melahirkan, serta istirahat panjang pada Perppu Cipta Kerja, Kemnaker mengatakan cuti tersebut masih tetap ada.

Hingga akhir November 2022, sebanyak 11,6 juta pekerja telah menerima BSU. Masih ada 1 juta pekerja yang belum mencairkan, sehingga Pos Indonesia mengimbau untuk segera mencairkan sebelum 20 Desember.

Sejumlah pekerja migran atau TKI terlilit utang di Inggris, diduga karena tingginya biaya penempatan yang dibebankan. BP2MI menilai ada kelalaian pengawasan.

Serikat pekerja meminta agar kenaikan upah minimum dikembalikan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015, dimana penghitungannya berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.