Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempersilakan pihak-pihak yang ingin membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) independen untuk mengusut kecurangan Pemilu 2019. Komisioner KPU Hasyim Asyari mengaku pihaknya terbuka dengan usulan tersebut.
"Kalau ada yang merasa dirugikan ingin membentuk tim atau apa ya silakan saja. Kami terbuka," kata Hasyim di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta, Jumat (26/4).
Hasyim mengatakan, KPU akan bersikap koordinatif dengan TPF independen yang dibentuk untuk mengusut kecurangan Pemilu 2019. Nantinya, KPU siap memberikan keterangan kepada tim tersebut jika memang diperlukan.
KPU juga akan membuka dokumen yang dibutuhkan dalam pengusutan itu. "Untuk memperjelas situasi seperti apa, kami siap," kata Hasyim.
(Baca: DPR Minta Pemerintah dan KPU Pertimbangkan e-Voting)
Usulan TPF independen untuk mengusut kecurangan Pemilu 2019 berasal dari Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar. Tim ini nantinya berisi gabungan antarlembaga untuk menelisik dugaan-dugaan kecurangan sepanjang tahapan Pemilu 2019.
Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendukung usulan pembentukan TPF independen untuk mengusut kecurangan Pemilu 2019. Koordinator Juru Bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak menilai usulan pembentukan tim tersebut tergolong cerdas.
Pasalnya, Dahnil menuding kecurangan dalam Pemilu 2019 dilakukan secara terstruktur, sistematis, masif, dan brutal. "Perlu ada evaluasi mendasar," kata Dahnil.
(Baca: Prabowo Beri Arahan Relawan Jaga C1 dan Laporkan Kecurangan)
Sandiaga juga mendukung pembentukan TPF independen untuk mengusut kecurangan Pemilu 2019. Sandiaga meyakini tim akan membantu tugas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam membongkar kecurangan. Penyelenggara pemilu nantinya dapat menindaklanjuti laporan yang ada.
Sandiaga menilai, tim itu dapat membantu mencari tahu sebab musabab proses Pemilu 2019 yang mengakibatkan 119 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meninggal. Hasil evaluasinya dapat membantu membenahi proses Pemilu ke depannya. Apalagi, menurut Sandiaga, anggaran Pemilu saat ini sangat besar. "Jadi harus dilakukan pendekatan yang kredibel," katanya.
Namun, ia menginginkan tim tersebut hanya berisi elemen masyarakat. Dia khawatir apabila tim sukses masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden, maka laporan berpotensi bias. "Harus dari masyarakat yang ingin keadilan bagi calonnya," ucapnya.
(Baca: Bantah Kubu Prabowo, Tim Jokowi Klaim Menang Telak di Jawa Tengah)