Prabowo Minta Jokowi Tak Politisasi Dana Desa

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (tengah) dan Ma'ruf Amin (kiri) bejabat tangan dengan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto seusai mengikuti debat kelima Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (13/4/2019). Debat kelima tersebut mengangkat tema Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial, Keuangan dan Investasi serta Perdagangan dan Industri.
Penulis: Dimas Jarot Bayu
Editor: Agung Jatmiko
13/4/2019, 23.56 WIB

(Baca: Prabowo Soroti Deindustrialisasi, Jokowi Bangga Kuasai Freeport)

Pengelolaan dan Dividen BUMN

Sebelum memberikan kata penutup, Prabowo juga sempat menyinggung mengenai pengelolaan BUMN.  Dia menyebut Garuda Indonesia baru bisa untung apabila jumlah penumpang 120% dari kapasitas kursi penumpang.

"Tidak bisa untung-untung kalau begini," kata Prabowo.

Ketua Umum Partai Gerindra itu juga mengkritik rencana oemerintah membentuk banyak holding BUMN dengan kondisi perusahaan plat merah seperti ini. Padahal menurutnya BUMN memiliki potensi menjadi perusahaan berkelas dunia.

"Tapi sekarang dikalahkan perusahaan asing," kata dia.

Menanggapi isu pengelolaan BUMN, Jokowi meminta Prabowo mengecek setoran dividen BUMN kepada negara. Jokowi juga meminta Prabowo tak ragu terhadap kemampuan BUMN yang menggeliat saat ini.

Dia bahkan mengingatkan tidak ada negara di dunia ini yang maju apabila masyarakatnya diliputi rasa pesimis. "Besok bapak boleh cek, setoran deviden BUMN kita naik atau turun," kata Jokowi. 

Jokowi mencontohkan Pertamina mampu mengambil Blok Rokan dan Blok Mahakam, sedangkan Inalum mampu menguasai Freeport. Dia mengakui masih ada beberapa BUMN yang salah dalam pengelolaannya. Namun tugasnya sebagai pemimpin menyelesaikan permasalahan itu.

"Saya tidak mau menyalahkan, tapi mau memberi solusi," kata dia.

Halaman:
Reporter: Ameidyo Daud Nasution