Jokowi Minta Para Menteri Antisipasi Dinamika Ekonomi Global

ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
Presiden Joko Widodo memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Bogor, Jawa Barat, 4 Januari 2017. Jokowi meminta agar birokrasi tetap berjalan, meski memasuki masa Pemilu.
Penulis: Dimas Jarot Bayu
Editor: Pingit Aria
6/3/2019, 11.54 WIB

Presiden Joko Widodo meminta para menteri dapat mengantisipasi dinamika perekonomian dunia, terutama pada tahun ini hingga 2020. Alasannya, perekonomian dunia saat ini berubah dengan sangat dinamis.

Ada beberapa hal yang dianggap menjadi faktor dari dinamika perekonomian dunia, seperti normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat, fluktuasi harga komoditas. Kemudian, perang dagang dan proteksionisme, hingga moderasi pertumbuhan ekonomi di Tiongkok.

"Juga keamanan dan geopolitik dunia," kata Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (6/3).

Jokowi meminta jajarannya dapat terus menjaga momentum kinerja perekonomian Indonesia yang tumbuh positif. Menurut Jokowi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki keterbatasan.

Karenanya, perlu diciptakan inovasi dan sinergi dengan melibatkan dunia swasta. Hal ini, lanjutnya, dapat dilakukan dengan meningkatkan investasi dan ekspor. "Berbagai reformasi untuk peningkatan investasi dan ekspor harus terus digulirkan," kata Jokowi.

(Baca: Survei: Jokowi Unggul di Muslim Moderat, Prabowo di Konservartif)

Ia mengatakan, peningkatan investasi dan ekspor dapat memperkuat kepercayaan para pelaku usaha. Hal tersebut lantas dapat menciptakan manfaat bagi Indonesia, seperti membuka lapangan pekerjaan dan mengatasi pengangguran.

Lebih lanjut, Kepala Negara dalam Sidang Kabinet Paripurna meminta agar jajarannya dapat mengedepankan prioritas pembangunan sumber daya manusia (SDM) pada 2020. Hal ini dilakukan untuk menjaga keberlangsungan pembangunan nasional.

"Prioritas pembangunan SDM tetap harus terus dikedepankan menyambung prioritas SDM yang dimulai di 2019 ini," kata Jokowi.

Jokowi juga meminta agar tahapan kerja teknokratik dapat tetap berjalan, meski memasuki masa Pemilu 2019. Berbagai tahapan tersebut, seperti penyusunan Rancangan Kerja Pemerintah (RKP), kebijakan ekonomi makro, dan pokok-pokok kebijakan fiskal untuk tahun 2020.

"Karena tahapan ini sebagai dasar penyusunan RAPBN tahun 2020 dengan mengacu pada RPJMN teknokratik yang sedang difinalisasi di Bappenas," kata dia.

(Baca: Survei LSI Denny JA: Pemilih Demokrat Banyak Dukung Jokowi-Maruf)