Jokowi Minta PNS Desain APBN dan APBD Sesederhana Mungkin

ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO A
Presiden Joko Widodo memberikan kuliah umum bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Istora Senayan, Jakarta, (27/3/2018). Presiden meminta PNS menyusun APBN dan APBD sesederhana mungkin dan lebih berorientasi pada hasil.
Penulis: Dimas Jarot Bayu
Editor: Hari Widowati
26/2/2019, 12.15 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para Pegawai Negeri Sipil (PNS) mendesain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesederhana mungkin. PNS tak perlu memiliki banyak program sehingga program yang disusun lebih terkontrol, jelas, dan tepat sasaran.

Menurut Jokowi, program yang fokus memudahkan pemerintah mengontrol pelaksanaannya sehingga hasilnya pun dapat dirasakan masyarakat. "Tujuannya ke sana. Semua harus memulai ini," kata Jokowi dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (Korpri) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (26/2).

PNS juga diimbau untuk berorientasi pada hasil yang bermanfaat bagi masyarakat dan negara. "Prosedur mengikuti karena prosedur sudah kewajibannya. Jadi bukan orientasi pada prosedur tapi orientasi pada hasil," kata Jokowi.

Presiden juga meminta PNS bekerja dengan cepat untuk merespons perubahan dunia yang begitu dinamis. Setiap hari terjadi perubahan teknologi yang semakin pesat, mulai dari internet of things (IoT) hingga virtual reality (VR). Atas dasar itu, dia menilai para PNS harus mampu menerapkan sistem aplikasi digital ke depannya.

Jokowi meminta agar para PNS tak ragu membuat sistem aplikasi digital. Alasannya pembuatan sistem aplikasi digital kini semakin mudah dan murah.

Jika hal itu tak dilakukan, Jokowi menilai pemerintah dapat kalah bersaing dengan negara-negara lain di dunia. "Kalau kita tidak merespons, ya ditinggal," kata Jokowi.

(Baca: Minta Aturan THR PNS Rampung April, Kemenkeu: Tidak Terkait Pilpres)

Pada kesempatan tersebut, Jokowi juga menitipkan kepada para PNS untuk bekerja sama menurunkan angka stunting (anak kerdil). Saat ini, prevalensi stunting telah mencapai 30%. Merujuk data 2014, stunting masih berada di kisaran 37%.

Kepala Negara meminta agar prevalensi stunting itu dapat kembali diturunkan bahkan mencapai angka 20%. "Kita kerjakan bersama-sama dari pusat sampai daerah," kata Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga berpesan agar para PNS mengawasi penggunaan dana desa. Ini diperlukan mengingat nilai dana desa yang telah digelontorkan pemerintah cukup besar.

Pada 2018, pemerintah telah menyalurkan dana desa sebesar Rp 187 triliun. Sampai akhir 2019, Jokowi menyebut pemerintah menghabiskan Rp 257 triliun untuk dana desa.  "Harus menjaga dana desa ini jadi barang bermanfaat, entah jadi jalan desa, PAUD, pasar desa, jembatan, irigasi, atau embung," kata Jokowi.

(Baca: Segmen Visi-misi, Jokowi Angkat Pembangunan Desa dan Penurunan Impor)

Reporter: Dimas Jarot Bayu