Debat Capres Babak Dua, Jokowi-Prabowo Didorong Bahas Oligarki Tambang

Arief Kamaludin | Katadata
Ketua KPU Arief Budiman (tengah) bersama pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (kedua kiri) dan Ma'ruf Amin (kiri) serta pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto (kedua kanan) dan Sandiaga Uno (kanan) bersiap mengikuti debat pertama Pilpres 2019, di Jakarta, Kamis (17/1/2019). Debat mengangkat tema Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme.
Penulis: Ameidyo Daud Nasution
Editor: Muchamad Nafi
11/2/2019, 21.10 WIB

Lembaga swadaya masyarakat Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) berharap persoalan oligarki tambang hingga penyerangan aktivis menjadi topik pembahasan debat calon presiden babak kedua pada Minggu (17/2) mendatang. Kedua persoalan itu menjadi topik kritis namun tidak pernah dibahas serius.

Koordinator Jatam, Merah Johansyah, menganggap pasangan calon nomor 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan nomor 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tersandera kepentingan bisnis tambang. Selain itu, serangan terhadap aktivis lingkungan masih saja terjadi.

(Baca: Jatam Soroti Oligarki Tambang di Sekitar Jokowi-Prabowo)

Dalam kekerasan terhadap aktivis ini, Merah menunjuk pada penangkapan Budi Pego di Banyuwangi, Jawa Timur terkait tambang emas Tumpang Pitu. “Ini pertanyaan yang hidup di tengah masyarakat,” kata Merah di Jakarta, Senin (11/2). Pada topik debat kedua memang meliputi energi, lingkungan hidup, infrastruktur, pangan, dan sumber daya alam.

Dalam catatan Jatam, 86 % dana kampanye Jokowi-Ma’ruf berasal dari Perkumpulan Golfer TBIG dan TRG yang ditengarai merupakan Tower Bersama Infrastructure Group dan PT Teknologi Riset Global Investama. Keduanya didirikan oleh bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Wahyu Sakti Trenggono.

Sedangkan 70 % dana kampanye Prabowo-Sandi berasal dari Sandiaga yang disebut berafiliasi dengab Merdeka Copper Gold. Baik Trenggono dan Sandiaga sama-sama sempat terhubung dengan Merdeka. Sandiaga memiliki Saratoga yang menguasai sejumlah saham Merdeka. Sedangkan Trenggono merupakan Komisaris Merdeka. “Ini harus jadi poin yang dibicarakan,” ujar Merah.

(Baca: Soal Laporan Coalruption, Luhut: Silakan Tindak Kalau Saya Salah)

Dia menyayangkan, sejak 2014 debat Jokowi-Prabowo hanya berkutat mengenai penertiban tambang liar. Bahkan Merah menyinggung Prabowo yang dalam visi misinya menyebut akan mewujudkan tambang yang ramah lingkungan. Padahal, tidak ada tambang yang benar-benar tak merusak lingkungan. Moratorium izin tambang juga tidak menjadi perbincangan.

KPU Persiapkan Debat Capres 2019

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar diskusi tertutup dengan para panelis, pakar, dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat untuk membahas materi debat putaran kedua. Memberikan masukan kepada panelis untuk menentukan pertanyaan yang akan diberikan dalam debat 17 Februari mendatang.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, berdasarkan usulan para ahli maka panelis akan menggelar rapat tertutup sebelum menentukan pertanyaan yang siap dinarasikan pada debat kedua. Setelahnya, panelis menggelar pertemuan dengan moderator debat agar moderator lancar menarasikan pertanyaan dalam debat tersebut. “Kami datangkan orang yang ahli energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup untuk memberi masukan ke panelis,” kata Arief di Jakarta, Jumat pekan lalu.

(Baca: Impor Pangan dan Utang Diramal Jadi Isu Utama Debat Capres Putaran Dua)

Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research Center Djayadi Hanan mengatakan dua isu hangat saat ini di antaranya soal impor pangan dan utang terkait pembangunan infrastruktur. Kedua hal ini memiliki resonansi besar dan kerap jadi perbincangan masyarakat sehingga layak menjadi topik debat.