Sandiaga Punya Resep Pendanaan Infrastruktur Dasar Tanpa Utang

Calon wakil presiden nomor 02 Sandiaga Uno bakal memanfaatkan skema pembayaran atas ketersediaan layanan (availability payment) untuk pembangunan infrastruktur dasar. Skema pembiayaan ini menjadi salah satu alternatif yang ditawarkan Sandiaga dan Prabowo Subianto untuk merealisasikan janji membangun infrastruktur tanpa utang.

Menurut Sandiaga, skema availability payment jauh lebih murah untuk diterapkan pada pembangunan infrastruktur dasar. Skema pendanaan ini pun bakal lebih kompetitif untuk diterapkan kepada swasta.

Dengan demikian, swasta bakal tertarik untuk menggarap proyek infrastruktur dasar yang diinisiasi pemerintah. "Ini kami harapkan bisa kami dorong ke depan," kata Sandiaga, di kawasan Kembangan, Jakarta, Rabu (12/12).

Melalui skema availability payment, pihak swasta nantinya akan diminta membangun utuh konstruksi proyek infrastruktur. Pemerintah akan membayar biaya pembangunan konstruksi dengan cara mencicil selama masa konsesi sesuai syarat dan ketentuan perjanjian.

Komponen biaya yang dapat dibayarkan adalah biaya modal, biaya operasional, dan keuntungan wajar yang diinginkan pihak swasta. Nantinya, investor mendapat jaminan perlindungan risiko permintaan (demand risk) oleh pemerintah.

Pada proyek infrastruktur lainnya, Sandiaga akan menerapkan skema Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Menurutnya, skema KPBU saat ini sudah dijalankan pemerintahan Joko Widodo.

Hanya saja, skema KPBU belum dijalankan secara optimal. Hal tersebut yang membuat pihak swasta minim partisipasi dalam pembangunan infrastruktur.

Padahal, dia meyakini pihak swasta mau terlibat dalam berbagai proyek infrastruktur yang dibangun pemerintah. "Swasta itu mau kok berpartisipasi bangun infrastruktur dan tidak akan membebani utang negara," kata Sandiaga.

(Baca: Mengkaji Janji Prabowo-Sandiaga Bangun Infrastruktur Tanpa Utang)

Sebelumnya, Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai janji Prabowo-Sandiaga untuk membangun infrastruktur tanpa utang sulit untuk dilakukan. Ini mengingat pemerintah saat ini masih harus membangun infrastruktur dasar, seperti jalan, irigasi, pelabuhan, hingga sarana dan prasarana air minum.

Menurut Josua, tak banyak swasta yang tertarik untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur dasar. Padahal, infrastruktur dasar penting dibangun untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dibanding negara lainnya.

Selain itu, infrastruktur dasar diperlukan untuk mengatasi masalah mahalnya biaya logistik dan transportasi. "Saya pikir itu opsi yang less likely akan terjadi dan itu hanya semata janji kampanye politik saja tanpa melihat kondisi kenyataan sekarang," kata Pardede.

(Baca: Sri Mulyani dan Darmin Komentari Ide Bangun Infrastruktur Tanpa Utang)