Demo Pembakaran Bendera Tauhid, Pemerintah Kerahkan 14 Ribu Personel

Donang Wahyu|KATADATA
Seorang petugas keamanan mengintip dari balik tameng para demonstran saat unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (4/11).
Penulis: Dimas Jarot Bayu
Editor: Muchamad Nafi
1/11/2018, 16.23 WIB

Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Ari Dono mengatakan bakal mengerahkan 14 ribu personel untuk pengamanan demonstrasi terkait kasus pembakaran bendera bertuliskan tauhid pada Jumat (2/11) besok. Jumlah personel itu berasalkan dari Polri, TNI, serta Pemprov DKI.

Pengamanan akan dilakukan terhadap 10 ribu massa yang akan datang dari berbagai wilayah. Aparat bakal memeriksa mereka di beberapa lokasi. Hal itu untuk mengantisipasi agar demonstrasi tak disusupi kelompok yang ingin mericuhkan suasana. Terutama, “Kelompok dengan niat tertentu membawa barang yang dilarang, senjata tajam, dan lain sebagainya,” kata Ari di Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (1/11).

(Baca: Aksi Bela Tauhid Tuntut Pemerintah Adili Ketua GP Ansor)

Meski mengerahkan personel keamanan untuk demonstrasi, Ari tetap mengimbau massa tak datang ke Jakarta besok. Tuntutan mereka telah diupayakan oleh polisi. Hal ini ditunjukkan dengan penetapan beberapa tersangka yang berkasnya segera dilimpahkan ke pengadilan.

Para pelaku pembakaran yang merupakan anggota GP Ansor pun telah meminta maaf atas perbuatannya. Secara lembaga, GP Ansor juga sudah meminta maaf atas kegaduhan akibat peristiwa pembakaran bendera bertuliskan tauhid itu. Ormas di bawah Nahdlatul Ulama ini pun sudah memberi sanksi anggotanya yang membakar bendera tauhid.

Ari menilai massa yang akan berdemonstrasi besok kurang bisa berempati kepada kondisi Indonesia. Pemerintah masih berfokus menangani bencana di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sulawesi Tengah. Tak hanya itu, saat ini terjadi insiden jatuhnya Lion Air JT 610 di perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat. “Kalau harus yang seperti ini, kok, kayaknya kurang berempati,” kata Ari.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto pun menilai aksi demonstrasi terkait kasus pembakaran bendera bertuliskan tauhid tak relevan. Para tokoh agama, pimpinan ormas Islam, serta ulama dalam berbagai forum telah mengajak kasus tersebut diselesaikan secara musyawarah.

Teranyar, ajakan itu disampaikan oleh Nahdlatul Ulama bersama Muhammadiyah dalam pertemuan pada Rabu (1/11) malam di Jakarta. Mereka sudah menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang sedang berlangsung di kepolisian. “Kegiatan demonstrasi semacam itu, selain menghabiskan energi juga sudah tidak Iagi relevan,” kata Wiranto.

Wiranto lantas mengimbau masyarakat tetap menjaga persatuan bangsa. Masyarakat tak boleh terpancing berbagai provokasi atau ajakan dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam demonstrasi esok hari.

Sebab, HTI merupakan organisasi yang telah dilarang keberadaannya secara hukum di Indonesia. Pembubarannya telah melalui Keputusan Menkumham Nomor AHU 30.AH.01.08 Tahun 2017 tangga' 19 Juli 2017.

Sebelumnya, massa yang bergabung dalam Aksi Bela Tauhid menuntut agar pemerintah mengusut kasus pembakaran bendera tauhid yang dilakukan anggota GP Ansor di Garut, Jawa Barat. Mereka pun meminta agar Ketua Umum Pengurus Pusat GP Ansor Yaqut Cholil Qaumas diadili.

Massa Aksi Bela Tauhid juga meminta para ulama dipertemukan dengan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, Yaqut, serta pimpinan GP Ansor lainnya. Jika tuntutan tersebut tak dipenuhi, mereka mengancam akan melakukan aksi serupa pada 2 November 2018. 

“Kita akan tagih janji dan langsung long march ke Istana,” kata Imam Front Pembela Islam (FPI) DKI Jakarta Muchsin Alatas ketika berorasi dalam demonstrasi di Jakarta, Jumat (26/10).