Pemerintah Kucurkan Rp 500 M Buat Renovasi 23 Ribu Rumah di Lombok

ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi
Seorang perempuan melintas dekat kios yang temboknya roboh pascagempa bumi di Dusun Lendang Bajur, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat, NTB, Senin (6/8/2018).
Penulis: Rizky Alika
Editor: Martha Ruth Thertina
5/10/2018, 21.22 WIB

Proses renovasi rumah korban gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai dilakukan. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan pemerintah menggelontorkan sekitar Rp 500 miliar buat merenovasi 23 ribu rumah yang sudah diverifikasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Anggarannya sekitar Rp 500 miliar. Jadi yang kerusakan ringan, sedang, dan berat ada. Insya Allah bisa selesai 2018-2019," kata Askolani di Kantor Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Jumat (5/10).

Adapun BNPB melakukan verifikasi terhadap total 204 ribu rumah korban gempa Lombok. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Harmensyah mengatakan proses verifikasi atas 80% di antaranya sudah selesai dilakukan. "Itu segera kami berikan pendanaan pada masyarakat. Sekarang sudah mulai membangun di Lombok," katanya.

(Baca juga: Kerugian Gempa Lombok Rp 7,45 Triliun)

Rekonstruksi dilakukan dengan pendampingan teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Namun, sistem rekonstruksi dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat yang dibantu oleh fasilitator. Rekonstruksi tersebut ditargetkan selesai dalam 6 bulan.

Menurutnya, pemerintah juga mengupayakan agar rekonstruksi rumah tersebut tidak dikenakan harga bahan bangunan yang mahal. Selain itu, bahan bangunan tersebut diusahakan untuk tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Secara rinci, korban yang rumahnya mengalami kerusakan berat mendapatkan bantuan dana sebesar Rp 50 juta, sementara untuk korban yang rumahnya mengalami kerusakan mendapat bantuan sebanyak Rp 25 juta, dan korban yang rumahnya mengalami kerusakan ringan mendapatkan bantuan sebesar Rp 10 juta.

(Baca juga: Gempa Mematikan Sepanjang 2018)

Adapun untuk rekonstruksi rumah untuk korban gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah baru akan dianggarkan pada 2019 mendatang. Sebelumnya, Kementerian Keuangan telah mencairkan Rp 560 miliar untuk tahap awal penanganan bencana.

"Untuk tahap rekonstruksi dananya dari tahun anggaran 2019, bukan tahun ini. Dan Rp 560 miliar itu belum cukup, tapi kami belum tahu kurang berapa," kata Askolani. Sementara itu, Harmensyah menyatakan kajian tentang kebutuhan dana pasca bencana akan diselesaikan sepekan ini.