"Dulu di pertamina ada Tim Pembenahan Tata Kelola Arus Minyak (PTKAM), apakah ini masih berjalan? Karena ini bisa ditekan kehilangannya sampai 0,2%-0.3%," kata dia.
Sebagai persiapan, tahun ini rencana pengawasan itu masuk dalam pembahasan internal dan perlu pembicaraan dengan direksi Pertamina. Ini karena implementasinya tidak mudah. Apalagi Pertamina terlalu sering gonta ganti direksi.
Dedi juga merekomendasikan agar Pertamina ke depan memakai sistem operasi terpadu. Jadi data distribusi minyak dan gas bumi yang dilakukan Pertamina menjadi satu pintu dan bisa diakses terbuka, termasuk oleh beberapa kementerian terkait seperti Kementerian ESDM.
(Baca: Pertamina Tambah Tujuh Kapal Tanker Tahun Ini)
Dengan demikian KPK dapat dengan mudah menelusuri data terkait penjualan komoditas minyak dan gas bumi negara yang dalam hal ini dikelola Pertamina. "Kami ingin dorong hilir Pertamina, sehingga isu kuantitas, tranparansi mekanisme harga dan sebagainya ini yang jadi pekerjaan rumah kita bersama," kata dia.