Kepala BPN Sebut Masyarakat Senang Program Bagi-Bagi Sertifikat Tanah

Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil mengomentari tuduhan kebohongan program bagi-bagi sertifikat lahan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tuduhan tersebut dilontarkan politisi Partai Amanat Nasional yang juga mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Amien Rais.

Sofyan mengatakan andai saja Amien melihat bagi-bagi sertifikat, maka tuduhan tersebut tak akan ada. "Kalau pak Amien melihat, pasti (ucapan) pengibulan itu tidak ada," kata Sofyan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, usai bertemu Presiden Jokowi, Rabu (21/3).

(Baca: Bali Akan Jadi Provinsi Pertama yang 100% Tanahnya Bersetifikat)

Dia mengungkapkan fakta yang terjadi, masyarakat penerima sertifikat yang merupakan bukti legal atas tanahnya ini amat senang. Menurutnya, selama ini proses pengurusan sertifikat tanah cukup panjang dan lama, hingga tahunan. Biayanya juga cukup mahal dan tidak bisa diprediksi. Kini, di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, Sofyan mengatakan masyarakat sangat senang menerima sertifikat atas lahan yang dimilikinya.

Potensi konflik lahan yang kerap terjadi dapat dihindari dengan legalisasi ini. Selain menghindari konflik, masyarakat juga dapat menjaminkan sertifikatnya untuk meminjam modal kerja ke perbankan. Dia pun mencontohkan masyarakat di Boyolali yang melakukan hal ini. Dampaknya, akses keuangan di salah satu kabupaten di Jawa Tengah ini sudah terlihat mengalami peningkatan. Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada daerah yang masyarakatnya sudah mendapatkan sertifikat lahan dari pemerintah, meningkat luar biasa.

Dirinya juga membantah adanya penguasaan 74 persen lahan Indonesia oleh asing. Sofyan menyebut penguasaan lahan masih dilakukan oleh perusahaan lokal. Bahkan, dia mempertanyakan data yang dimiliki Amien Rais. Karena data sebenarnya yang ada di pemerintah, tidaklah seperti itu.

(Baca: Tak Capai Target, Sertifikasi Lahan Hanya 4,2 Juta Hektare di 2017)

Akhir pekan lalu Amien Rais mengatakan program bagi-bagi ini merupakan 'pengibulan'. Bahkan dia menyebut 74 persen lahan dikuasai kelompok tertentu saja. Tuduhan ini dijawab amarah oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.

Sofyan membantah dirinya dipanggil Presiden hari ini untuk membahas tuduhan Amien Rais. Dia mengaku pertemuannya dengan Jokowi membahas uang kerahiman pengganti lahan untuk kepentingan publik untuk proyek-proyek yang tidak berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN).

"Sekarang dana kerahiman tidak ada kecuali untuk PSN," kata dia. Oleh sebab itu BPN akan cari cara untuk merelaksasi aturan penggantian lahan ini.