Tak Capai Target, Sertifikasi Lahan Hanya 4,2 Juta Hektare di 2017
Dari target 5 juta lahan, pemerintah hanya mampu melakukan sertifikasi terhadap 4,2 juta lahan atau 84 dari target sepanjang tahun lalu. Padahal, Presiden Joko Wdodo (Jokowi) telah memerintahkan untuk mempercepat pembagian sertifikat lahan kepada masyarakat. Program sertifikasi lahan ini bertujuan agar masyarakat bisa lebih mudah mendapat dana dari perbankan.
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil mengatakan pada 2017 pihaknya telah berhasil mengukur, mendaftar, dan memetakan hingga 5,2 juta hektare lahan. Namun, yang bisa diterbitkan sertifikat lahannya hanya 4,2 juta hektare. Penyebab target yang tak tercapai ini, karena ada tanah yang terkena sengketa.
(Baca: Jokowi Ungkapkan Alasannya Kebut Pembagian Sertifikat Tanah)
"Ada tanah yang sudah kami ukur, tetapi tanah bersengketa, ada yang sudah diukur dan dipetakan tetapi pemiliknya di luar kota," kata saat menghadiri Rapat Koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (4/1).
Dia menjelaskan, lahan-lahan yang tidak bisa dikeluarkan sertifikatnya ini tersebar di seluruh Indonesia. Padahal ada dua syarat agar sertifikasi bisa keluar, yaitu fisik berupa batas tanah dan yuridis berupa bukti hukum pemiliknya. Jika pemilik lahan tak ada di tempat, maka sertifikat tidak bisa dikeluarkan.
(Baca: Jokowi Akan “Bagi-bagi” Lahan Perhutani untuk Rakyat)
Meski tak terealisasi tahun lalu, satu juta hektare lahannya ini bisa disertifikasi kapan saja. Dengan catatan, pemilik lahan mendaftarkan lahannya ke Kementerian ART. Begitu juga dengan lahan sengketa, yang sertifikatnya baru bisa diterbitkan setelah sengketanya rampung.
"Kapanpun dia (pemilik) datang ke kampung, tinggal daftarkan, datang ke BPN, kami keluarkan sertifikatnya," kata Sofyan.
Adapun tahun ini, pemerintah menargetkan 7 juta sertifikat lahan bisa dikeluarkan. Angka yang cukup besar dibandingkan target dan realisasi pada tahun lalu. (Baca: Pemerintah Kesulitan Tertibkan Lahan Terlantar)
