Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyatakan pemerintah akan mengejar dan menangkap para penyebar informasi bohong dan ujaran kebencian di media sosial. Pemerintah kini memiliki teknologi baru yang dapat mendeteksi sumber pertama yang menyebarkan berita bohong atau hoaks.
"Kami akan mendeteksi itu dan akan menindak dengan keras dan tegas," kata Wiranto di Jakarta, Selasa (20/2).
Wiranto mengatakan, siapa pun pelaku penyebar hoaks akan ditindak. "Kami tidak peduli lagi sekarang kepada unsur masyarakat, perorangan, yang nyata-nyata melanggar hukum, mengganggu ketertiban umum, mengacaukan program pemerintah bersama rakyat, seperti hoaks dan ujaran kebencian," kata dia.
(Baca juga: Pendukung Jokowi dan Prabowo Berkoalisi, Kapolri: Pilkada 2018 Aman)
Wiranto mengatakan, selama ini pemerintah kesulitan menindak hoaks dan ujaran kebencian di media sosial karena tidak jelas asal-usulnya. Kini, dengan teknologi baru yang dimiliki, pemerintah akan mampu melacak hoaks dan ujaran kebencian di media sosial hingga ke sumber pertama.
Namun, Wiranto enggan menjelaskan teknologi yang digunakan karena dia anggap bersifat rahasia."Ini kan rahasia," kata Wiranto.
Penindakan hoaks dan ujaran kebencian akan semakin diintensifkan pemerintah selama periode menjelang dan saat pemilihan kepala daerah 2018, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2019.
Wiranto meminta adanya peran aktif berbagai pihak dalam menjaga keamanan Pilkada. Menurutnya, Pilkada adalah milik seluruh bangsa Indonesia, bukan hanya individu, kelompok, atau lembaga tertentu.
(Baca juga: Kandidat Pilkada Kena OTT, Mendagri Tak Rencana Ubah Aturan Pencalonan)
"Maka saya minta semua stakeholder yang bermain dalam Pilkada ini, ayo kalau masih mengambil bagian, tahu apa tugasnya, melaksanakan dengan baik, ini Pilkada aman saja," kata dia.
Menurutnya, terdapat andil berbagai pihak dalam masalah yang terjadi selama Pilkada. Dia mencontohkan, politik uang dalam Pilkada terjadi karena adanya keterlibatan para kontestan dan masyarakat.
Kemudian, pembunuhan karakter selama Pilkada juga terjadi akibat persaingan antar-kontestan. Ada pula hoaks yang turut menjadi kampanye hitam karena adanya keterlibatan partai politik.
"Sebenarnya kalau semuanya sadar ada aturan main yang ditaati, baik itu penyelenggara pemilu, fasilitator, parpol, kontestan, rakyat pemilih, aparat keamanan, ini akan aman-aman saja," kata dia.