Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat ada puluhan pengembang swasta (Independent Power Producer/IPP) yang belum menyelesaikan pemenuhan pembiayaan proyek pembangkit (financial closing) energi baru terbarukan. Padahal mereka sudah menandatangani kontrak jual beli listrik (PPA) dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)/PLN pada Agustus 2017 lalu.
Perusahaan yang belum menyelesaikan financial closing itu terdiri dari 55 perusahaan. Mereka adalah bagian dari 68 perusahaan yang sudah menandatangani PPA dengan PLN.
Atas dasar itu, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana berusaha mencari jalan keluar masalah tersebut. “Nanti kami panggil mereka apa kesulitannya," kata dia di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (10/1).
Jika dalam pertemuan itu belum juga ketemu jalan keluar, maka akan dibahas bersama Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar. Sehingga proyek energi baru terbarukan bisa segera berjalan.
Di sisi lain, mengenai permintaan pelaku usaha untuk merevisi klausul pengembalian aset (BOOT) yang ada di Peraturan Menteri ESDM Nomor 50 tahun 2017, menurut Rida masih dalam kajian. "Ini mau direvisi atau tidak, kami masih lihat dulu hasilnya," kata dia.
Keinginan revisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 50 tahun 2017 itu, disampaikan para pelaku industri EBT kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla tahun lalu. Pertemuan itu juga dihadiri Rida dan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar.
Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar pernah mengatakan pihaknya sudah berupaya mengumpulkan lembaga pemberi pinjaman (lender) yang berpotensi bisa memberikan bunga rendah, seperti Bank Dunia. Namun, lembaga tersebut mengajukan beberapa persyaratan sebelum mengucurkan pinjaman.
Menurut Arcandra, bunga pinjaman dari lembaga keuangan dalam negeri memang lebih tinggi dibandingkan luar negeri. Di dalam negeri, bunga pinjaman dari bank bisa mencapai 10% hingga 11%. Sedangkan di luar negeri bisa di bawah 5%. Bahkan ada yang sampai 2%.
(Baca: Wamen ESDM Masih Carikan Pinjaman Bunga Murah untuk Proyek EBT)
Arcandra juga sudah berdialog dengan salah satu lembaga pendanaan dalam negeri PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Arcandra berharap SMI dapat menyalurkan sebagian dana yang dimilikinya untuk pengembangan EBT. Ini untuk mensukseskan target bauran energi 23% pada 2025. “Kami harapkan bunganya rendah. Kami dialog sama SMI soal itu," kata dia di Jakarta, Kamis (5/10).