Para petinggi fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat dari kubu pendukung pemerintah sore ini bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta. Sebanyak enam fraksi, minus perwakilan Partai Amanat Nasional (PAN), berdiskusi selama 1,5 jam. Mereka membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang telah diajukan ke dewan.
Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem Johnny G. Plate mengatakan, selain bertemu Jokowi, mereka juga berdiskusi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
Mereka membahas Perppu tentang Akses Informasi untuk Kepentingan Perpajakan dan Perppu Ormas. Keduanya masih membutuhkan persetujuan DPR untuk disahkan sebagai undang-undang. “Kami bahas pentingnya dua Perppu tersebut," kata Johnny, Senin (25/7).
Dia juga menyampaikan baik Jokowi mau pun para perwakilan parpol sepakat dengan kelanjutan pembahasan Perppu tersebut. Alasannya, kedua belah pihak menganggap dua aturan itu penting bagi kepentingan negara saat ini.
"Kami sepaham dengan Presiden," ujarnya. Selain itu, kata Jhonny, mereka membicarakan rancangan Undang-Undang Terorisme. (Baca: Setya Novanto Sahkan UU Pemilu, Empat Fraksi Walk Out)
Selain Jhonny, petinggi fraksi lainnya yang hadir adalah Ketua Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Ida Fauziah.
Mengenai ketidakhadiran petinggi PAN, Johnny mengaku idak tahu menahu alasan ketidakhadiran perwakilan dari PAN. "Saya tidak tahu, sampai sana (Istana, perwakilan) PAN tidak ada," kata Johnny.
Jhonny menyatakan dalam pertemuan juga membahas mengenai kondisi perpolitikan serta pentingnya menjaga koalisi. Namun Johnny membantah pertemuan tersebut membahas nasib PAN dengan Jokowi.
Johnny menceritakan, Presiden hanya mengatakan dirinya mengikuti pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu di televisi. "Kata Presiden, demokrasi kami (DPR) dinamis dan berkembang," ujar Johnny.
(Baca: Usai Lobi, PAN Masih Pilih Jalan Tengah dalam RUU Pemilu)
Dalam sidang paripurna pengesahan UU Pemilu, PAN Bersama dengan fraksi di luar pemerintah, yakni Gerindra, PKS dan Demokrat, memilih meninggalkan ruang sidang dan walk out.
Mereka menolak pengambilan keputusan suara terbanyak untuk menentukan opsi lima isu krusial di antaranya persyaratan ambang batas pencalonan presiden.
Sedangkan Idrus Marham mengatakan kedatangannya tadi hanya bersifat silaturahmi dengan Jokowi. Dia mengatakan kubu koalisi akan memperkuat soliditas dalam mendukung pemerintahan Presiden Jokowi, "Yang tercermin adalah adanya semangat dan militansi untuk mendukung pemerintahan," ujar Idrus.
(Baca: Berbeda Sikap Politik, PAN Siap Terima Keputusan Reshuffle)