Survei BPS: Makin Banyak Masyarakat Menolak Politik Uang Saat Pilkada

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan indeks persepsi antikorupsi 2017 mencapai 3,71 pada skala 0-5. Angka tersebut naik jika dibandingkan dengan 2015 lalu yang hanya 3,59. Salah satu indikasi perilaku anti korupsi dapat dilihat dari penilaian masyarakat terhadap politik uang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Dalam survei yang dilakukan terhadap 10 ribu rumah tangga di 33 provinsi pada Februari 2017 lalu itu, BPS menemukan bahwa semakin banyak masyarakat yang menilai politik uang dalam Pilkada sebagai hal yang tidak wajar.

(Baca juga: Indeks Perilaku Anti Korupsi Membaik, Praktik Calo Makin Dijauhi)

“Persentase masyarakat yang menganggap tidak wajar perilaku membagikan uang atau barang pada calon pemilih dalam Pilkada meningkat dari 59,29 persen pada 2015 menjadi 65,27 persen pada 2017,” kata Deputi Bidang Statistik BPS M Sairi Abullah kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Kamis (15/6) kemarin.

Penilaian itu bahkan tampak pada lingkup keluarga. Jika dulu masyarakat menilai wajar saja orang tua yang membawa anaknya berkampanye untuk mendapat lebih banyak uang, sekarang tidak lagi.

Setidaknya ada 68,43 persen responden menganggap salah perilaku orang tua yang membawa anaknya berkampanye untuk uang. Jumlah itu meningkat dibandingkan 64,57 persen responden yang memberikan penilaian serupa, dua tahun lalu.

(Baca juga:  Enggan Bahas Hak Angket, Jokowi: Jangan Ada Pikiran Lemahkan KPK)

Hal yang unik, menurut Sairi, adalah bagaimana hasil survei ini menunjukkan  bahwa semakin tua seseorang di Indonesia, maka ia akan semakin “memaklumi” perilaku korupsi.

Sairi menyebut, indeks persepsi anti korupsi masyarakat yang berumur di bawah 40 tahun mencapai 3,71. Sementara pada kelompok usia 40-59 tahun indeksnya 3,74, dan yang berusia 60 tahun ke atas, indeksnya 3,52.

"Berdasarkan kelompok usia, semakin tua semakin permisif terhadap korupsi. Yang muda-muda lebih anti korupsi dan idealis," ujarnya.