Usai Pilkada, Elektabilitas Jokowi Tetap Selisih 17% di Atas Prabowo

ANTARA FOTO/Wira Suryantala
Presiden Joko Widodo mendapat cindera mata dari Ketua Umum Ikatan Pencak Silat Indonesia Prabowo Subianto di Denpasar, Bali, Kamis (8/12/2016).
Penulis: Asep Wijaya
Editor: Pingit Aria
9/6/2017, 11.59 WIB

Menanggapi hasil survei SMRC, Ketua DPP Golkar, Yorrys Raweyai, mengatakan, persepsi yang mengatakan Pilkada DKI Jakarta Rasa Pilpres ternyata hanya efek dari media sosial. Pernyataan itu ia sampaikan setelah menyimak survei SMRC.

Meski begitu, ia mengakui adanya dinamika yang kuat saat proses Pilkada DKI Jakarta. Tapi, menurutnya, konstelasi politik saat itu tidak membawa pengaruh pada kondisi politik nasional.

“Tapi kita masih harus lihat dua momen besar sebelum Pilpres (Pemilihan Presiden) 2019, yakni, Pilkada 2018 dan persiapan jelang Pilpres seperti akhir dari pembahasan UU pemilu,” ungkapnya.

(Baca juga:  Batal Ajukan Banding, Ahok Tulis Surat "Tuhan Tidak Tidur")

Anggota DPR RI Fraksi PDI-P, Maruarar Sirait, menegaskan hasil survei SMRC ini menebalkan fakta bahwa Presiden Jokowi tidak pernah mengintervensi proses hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama. Meskipun ia membenarkan ada hubungan baik antara keduanya tapi soal kasus hukum, Presiden Jokowi tidak pernah intervensi. 

“Mereka pernah jadi Gubernur dan Wakil Gubernur itu benar, punya hubungan baik juga benar tapi soal hukum, Presiden tidak ada intervensi, buktinya ya ini temuan SMRC menempatkan Jokowi di posisi teratas dari sisi elektabilitas,” ucapnya.
Halaman: