Presiden Joko Widodo meminta kepada provinsi Maluku untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka pengembangan blok Masela. Hal ini agar provinsi Maluku memiliki tenaga kerja yang terampil serta kompetitif dalam mengelola potensi daerahnya sendiri.
Dalam pembukaan rapat terbatas pada sore ini, Jokowi mengatakan penyiapan SDM dapat dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya dengan penyediaan pendidikan vokasional di provinsi.
Selain untuk menunjang industri migas, SDM terampil juga diperlukan untuk menunjang industri lain seperti perikanan. "Nantinya di sektor migas seperti Masela harus diikuti SDM, makanya saya meminta ada pendidikan vokasional," kata Jokowi di kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/2).
(Baca juga: Pengembangan Industri di Masela Butuh Jaminan Harga dan Alokasi Gas)
Jokowi mengatakan saat ini pertumbuhan ekonomi Maluku berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga.
Ia ingin, pertumbuhan ekonomi itu ditunjang oleh sektor yang lebih produktif. Oleh sebab itu beberapa sektor seperti kelautan dan perikanan perlu dipacu. "Masih banyak yang bisa digarap lebih maksimal," kata Jokowi.
Sedangkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Antonius Sihaloho mengatakan pihaknya telah menganggarkan dana sebesar Rp 25 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi untuk mendukung SDM di Blok Masela.
(Baca juga: Pengembangan Blok Masela Tergantung Tiga Keputusan Inpex)
Antonius menjelaskan anggaran tersebut digunakan untuk menyekolahkan 30 anak Maluku di jurusan Geologi Universitas Padjadjaran. Selain itu ada juga 20 orang yang mengambil pendidikan lanjutan seperti S2 untuk mendukung pengembangan blok Masela. "Kita juga merencanakan untuk membuat Institut Teknologi Ambon," kata Antonius.
Adapun untuk persiapan lain seperti lokasi kilang, Antonius menyerahkan seluruhnya kepada pemerintah pusat. Dirinya mengaku siap melaksanakan eksekusi lahan apabila lokasi kilang telah selesai dikaji dan ditetapkan oleh pemerintah. "Lokasi ditentukan dulu baru daerah bebaskan lahannya," katanya.