Pihak Istana Kepresidenan langsung menanggapi sejumlah pernyataan yang dilontarkan Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tanggapan itu terkait dengan isu penyadapan dan peluang SBY bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan tidak pernah ada permintaan dari pihak Istana maupun Presiden untuk menyadap pembicaraan telpon SBY. Menurutnya, hal ini merupakan bentuk penghormatan terhadap SBY yang merupakan Presiden ke-6 Indonesia tersebut.
"Tidak pernah ada permintaan ataupun instruksi penyadapan kepada beliau," kata Pramono usai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu (1/2). (Baca juga: Jokowi Minta Para Menteri Sigap Tepis Hoax)
Sebelumnya, SBY mengeluhkan adanya informasi penyadapan terhadap dirinya saat berbicara melalui telpon dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin pada Oktober tahun lalu. Hal itu, menurut dia, terungkap dalam sidang kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Selasa (31/1) kemarin.
"Kalau institusi negara, Polri, BIN (melakukan penyadapan), menurut saya, negara bertanggung jawab," kata SBY saat konferensi pers yang disiarkan langsung oleh sejumlah stasiun televisi, Rabu siang ini.
"Saya berharap berkenan Pak Presiden Jokowi menjelaskan dari mana transkrip penyadapan itu siapa yang bertanggung jawab. Kita hanya mencari kebenaran. Ini negara kita sendiri, bukan negara orang lain, bagus kalau kita bisa menyelesaikannya dengan baik, adil, dan bertanggung jawab," ujar SBY. Pada saat konferensi pers tersebut, Jokowi tengah menggelar Rapat Kabinet Paripurna membahas rencana anggaran tahun 2018.