Pos Baru untuk Pramono dan Rini di Kabinet Pasca Reshuffle

Presiden Joko Widodo menggelar sejumlah pertemuan intensif sejak Kamis siang hingga malam (7/4), untuk merampungkan rencana perombakan kabinet (reshuffle) jilid II. Beberapa menteri dikabarkan terdepak dari Kabinet Kerja, namun ada juga yang bergeser menempati posisi baru.

Salah satu opsi yang dipertimbangkan, Pramono Anung akan bergeser ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sedangkan posisinya sebagai Menteri Sekretaris Kabinet akan digantikan oleh Rini Soemarno, yang kini menjabat Menteri BUMN.

Setelah mengadakan pertemuan tertutup dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Negara, Jakarta, Kamis siang, Jokowi memanggil beberapa orang ke Istana Bogor, pada malam harinya. Pemanggilan itu terkait dengan rencana reshuffle. “Ada beberapa orang yang diminta ke Istana Bogor,” kata sumber Katadata di pemerintahan.

(Baca: Jokowi-JK Bahas Reshuffle, Sejumlah Menteri Dipanggil ke Bogor)

Dalam hasil penggodokan terakhir, Menteri ESDM Sudirman Said bersama Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli yang kerap bersilang pendapat, kabarnya bakal terpental. Meski begitu, hingga Kamis malam, peluang keduanya untuk bertahan di kabinet belum pupus. “Masih tarik-ulur,” ujar sumber yang lain. Sebab, posisi Sudirman masih didukung oleh Wakil Presiden. Adapun Rizal mendapat dukungan dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan. Dalam reshuffle jilid I Agustus tahun lalu, Luhutlah yang membawa masuk Rizal ke kabinet.

Jika Pramono jadi bergeser ke Kementerian ESDM dan posisinya digantikan oleh Rini, maka pos Menteri BUMN bakal diisi oleh Rudiantara, yang kini menjabat Menteri Komunikasi dan Informasi. Calon lainnya adalah Dwi Soetjipto, Direktur Utama Pertamina saat ini, yang juga sempat dijagokan sebagai Menteri ESDM.

Namun, Pramono tidak mau menanggapi kabar tersebut. Dia hanya menggelengkan kepala berkali-kali saat dicecar pertanyaan oleh para wartawan soal posisi barunya nanti pasca reshuffle, seusai mengikuti Rapat Kerja Pemerintah Tahun 2016 dengan semua kepala daerah di kompleks Istana Merdeka, Jakarta, Jumat pagi (8/4). Pramono juga tak menjawab pertanyaan perihal pemanggilan beberapa orang oleh Presiden ke Istana Bogor, Kamis malam.

(Baca: Jokowi-JK Finalisasi Reshuffle Kabinet Akhir Pekan Ini)

Dalam kesempatan yang sama, aksi serupa dilakukan Rizal Ramli. Ia hanya mau menjawab pertanyaan seputar rencana Indonesia bergabung dalam Kemitraan Negara-Negara Lintas Pasifik (TPP). Sementara itu, keberadaan Rini di Jakarta masih simpang-siur. Seorang staf Humas Kementerian BUMN menyatakan, Rini baru kembali dari kunjungan di Eropa pada Sabtu besok (9/4). Namun, kabar lain menyebutkan, Rini menghadiri acara kunjungan Menteri Ethiopa ke Kementerian BUMN pada Jumat pagi ini, yang berlangsung secara tertutup.

Sebelumnya,  sumber Katadata di pemerintahan menyatakan, pembahasan dan pengumuman reshuffle kabinet akan dilakukan sebelum Wapres meninggalkan Jakarta pada Rabu depan (13/4) untuk menghadiri konferensi organisasi negara-negara Islam (OKI) di Istanbul, Turki, dan sebelum kunjungan Presiden ke Eropa pada 17 April nanti. “Pengumuman reshuffle rencananya awal pekan depan,” ujarnya. “Jika tertunda, akan diumumkan setelah Presiden kembali dari Eropa.”

(Baca: Perseteruan JK - Rizal Ramli Soal Nomenklatur Terus Memanas)

Kalla pun tidak membantah bahwa perombakan kabinet akan dilakukan dalam waktu dekat ini. "Pokoknya tunggu saja," katanya seusai membuka acara Indonesia International Motor Show 2016 di Kemayoran, Jakarta, Kamis (7/4).

Berdasarkan informasi yang dihimpun Katadata,  perombakan kabinet akan menyasar posisi 6-7 menteri. Posisi lainnya, yang juga rawan, yaitu Menteri Perhubungan Ignasius Jonan; Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Marwan Jafar; serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Yuddy Chrisnandi.

Nama Rizal, Rini, Jonan, dan Sudirman memang kerap disebut-sebut akan didepak dari kabinet karena dipicu oleh kehebohan dalam sejumlah kasus, seperti kereta cepat, Freeport, Blok Masela, dan aplikasi online angkutan. Belakangan, Marwan juga disorot karena kasus dugaan penyimpangan dana desa dan Yuddy gara-gara isu penyalahgunaan jabatan dan fasilitas negara.