Riset Medsos: Publik Lihat Negatif Kebijakan Peemerintah Atasi Corona
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai perspektif publik terkait kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi virus corona (covid-19) cenderung negatif.
Kesimpulan ini didapat dari hasil riset Indef di media sosial Twitter mulai 27 Maret hingga 25 April 2020. Peneliti Indef Imam Maulana mengungkapkan, riset dilakukan dengan cara membandingkan persepektif publik terhadap jajaran pemerintah dalam penanganan wabah virus corona, sebelum dan setelah adanya kebijakan.
"Hasilnya, mayoritas publik masih belum memandang positif kebijakan yang dikeluarkan pemerintah," kata Imam dalam video conference, Minggu (26/4).
Untuk periode yang dijadikan tolok ukur terkait persepsi terhadap jajaran pemerintahan, Indef membaginya menjadi dua, yakni periode pertama pada 27 Februari hingga 23 Maret 2020 dan periode kedua pada 27 Maret hingga 25 April 2020.
Pada periode pertama, dari 145.000 perbincangan di Twitter, sebanyak 33,72% publik memberikan sentimen positif sedangkan 66,28% memberikan sentimen negatif. Sementara, pada periode II dari 476.696 perbincangan, sebanyak 32,23% publik memberikan sentimen positif sedangkan 67,77% memberikan sentimen negatif.
(Baca: Indef: Penyaluran Bansos Tak Tepat Sasaran, Citra Pemerintah Turun)
"Ini adalah ringkasan sentimen publik dari hari ke hari. Jadi memang secara keseluruhan dari tanggal 27 maret hingga 25 april, analisis yang kita lakukan memang masih didominasi dengan sentimen negatif," kata dia dalam video conference, Minggu (26/4).
Berdasarkan persepsi publik terkait kebijakan, Indef membaginya dalam delapan kebijakan. Pertama, terkait kebijakan Pembatasan Sosial Bersakala Besar (PSBB) pada 31 Maret 2020, dari 171.272 perbicangan tercatat persepsi publik 79% negatif dan 21% positif dari 171.272 perbicangan.
Pokok pembicaraan di Twitter terkait kebijakan ini antara lain, darurat sipil tidak relevan, lepas tangan pemerintah untuk kebutuhan hidup, hingga PSBB tidak efektif.
Kedua, pada 31 Maret 2020 kebijakan pembebasan tarif listrik untuk sejumlah pelanggan mampu menuai 94% sentimen positif, sementara yang negatif hanya 6%. Kunci perbincangan utama adalah, bebas listrik untuk kalangan rentan.
Ketiga, pada 1 April 2020 mengenai kebijakan pembebasan narapidana mendapat 54% sentimen positif dan 46% sentimen negatif dari 24.951 perbincangan. Kunci perbincangan adalah, potensi keresahan masyarakat, remisi koruptor, pembebasan napi karena kemanusiaan.
(Baca: Peneliti Indef Sebut Presiden Harus Tegas Terapkan Larangan Mudik)
Keempat, pada 2 April 2020 mengenai ketidaktegasan larangan mudik mendapat 54% sentimen negatif dan 46% sentimen positif dari 44.879 perbicangan. Adapun kunci perbincangan utama antara lain, ekonomi rentan mudik karena nol pendapatan, larangan mudik hanya sebatas anjuran.
Kelima, terkait kebijakan mengatasi pengangguran akibat pandemi covid-19 mendapatkan 84% sentimen negatif dan 16% positif dari 64.146 perbincangan. Adapun kunci perbincangan yakni dirumahkan, PHK sepihak, prakerja untuk korban PHK, dan bantuan untuk sosial PHK.
Kemudian, pada 7 April 2020 soal program Kartu Prakerja mendapatkan 81% sentimen negatif dan 19% sentimen positif dari 38.260 perbincangan. Kunci perbincangan adalah, konflik kepentingan dan boros anggaran.
Selanjutnya, masih pada 7 April 2020 soal kebijakan mengenai jaring pengaman sosial mendapatkan 56% sentimen negatif dan 44% positif dari 17.781 perbincangan. Kunci perbincangan yakni, penyaluran BLT tidak tepat sasaran.
Terakhir, pada 4 April 2020 terkait kebijakan aturan khusus penghinaan presiden mendapatkan tanggapan 89% sentimen negatif dan 11% postif dari 15.550 perbincangan. Kunci perbincangan berpusat pada pelanggaran hak berpendapat, pemerintah anti kritik dan aturan khusus tidak relevan.