Pemerintah Yakin Pembukaan Sawah Baru di Lahan Gambut Tak akan Gagal

ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho/foc.
Ilustrasi. Pemerintah optimistis kebijakan membuka lahan pertanian baru di atas lahan gambut tidak akan berakhir dengan kegagalan.
Penulis: Dimas Jarot Bayu
5/5/2020, 18.39 WIB

Kondisi ini dapat terjadi karena rantai pasokan terganggu kebijakan karantina wilayah (lockdown) dan pembatasan sosial berbagai negara dalam menekan penyebaran virus corona. Tak hanya itu, produksi berbagai komoditas pertanian bernilai tinggi, seperti buah dan sayuran juga ikut terganggu.

Alasannya, komoditas tersebut membutuhkan banyak tenaga kerja dalam produksinya. Begitu pula dengan sektor peternakan, yang akan terpengaruh dalam hal pemenuhan pakan hewan ternak, proses penjagalan, serta pengolahan daging. Sementara komoditas bahan pokok yang padat modal relatif tak terpengaruh.

Meski demikian, rencana pembukaan sawah baru ini ditolak berbagai pihak. Anggota Komisi IV DPR Andi Akmal Pasluddin menilai pemerintah tak belajar dari program satu juta hektare lahan gambut untuk sawah yang gagal saat rezim Presiden Soeharto.

(Baca: Antisipasi Kekeringan, Pemerintah Bakal Percepat Musim Tanam )

Padahal, anggaran dari program tersebut ketika itu senilai Rp 1,6 triliun. "Itu tidak berefek sama sekali terhadap cadangan pangan nasional," kata Akmal dalam keterangan tertulisnya, Jumat (1/5).

Sementara Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menilai rencana pemerintah membuka sawah baru di atas lahan gambut dapat menyebabkan bencana ekologis. Pasalnya, rusaknya lahan gambut menjadi sumber kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.

Berdasarkan catatan Walhi, ada 36.952 titik panas terekam berada di areal Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG) sepanjang 2019. "Belum lagi karbon yang terlepas dari ekosistem gambut yang rusak memperbesar resiko bencana ekologis," kata

Wahyu mengatakan ekosistem gambut memiliki fungsi hidrologis esensial. Maka jika terjadi kekeringan, ekosistem ini punya potensi terbakar, bahkan kebanjiran pada musim penghujan.

"Belum lagi karbon yang terlepas dari ekosistem gambut yang rusak memperbesar resiko bencana ekologis," kata Manajer Kampanye Pangan, Air, dan Ekosistem Esensial Walhi, Wahyu Perdana dalam keterangan tertulisnya, rabu (29/4).

(Baca: Jokowi Antisipasi Krisis Pangan Akibat Dampak Kekeringan)

Halaman:
Reporter: Dimas Jarot Bayu