Guru Besar FEM Institut Pertanian Bogor (IPB) Muhammad Firdaus mendukung upaya Kementerian Pertanian dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis pangan. Upaya itu terlihat dari keseriusan menjaga 11 komoditas bahan pokok di sepanjang darurat Covid 19, bulan puasa bahkan hingga lebaran 2020 mendatang
"Saya sangat setuju dengan langkah-langkah Pak Menteri dalam mengalihkan komoditas dari daerah yang surplus ke daerah yang defisit. Saya kira langkah ini sudah on the track, terutama dalam menjaga krisis pangan," ujar Firdaus pada sesi sharing session bersama redaksi Liputan6 melalui video teleconference, Selasa (5/5).
Menurut Firdaus, persoalan pangan adalah persoalan semua orang yang harus menjadi perhatian bersama. Apalagi, pangan adalah kebutuhan utama yang menjadi kebutuhan sehari-hari.
"Karena itu, saya menilai tugas Kementan tidaklah mudah karena selalu menyangkut kebutuhan perut. Makanya, semua pihak wajib mendukung segala langkah Kementan. Kemudian juga soal defisit. Bagi saya terminologinya ada dua. Pertama defisit itu terjadi hanya di beberapa wilayah saja. Dan kedua pada bagian pangan apa yang terjadi defisit. Jadi kita tidak boleh langsung mencap kalau saat ini kita sedang mengalami defisit," katanya.
Sebagai catatan, sejumlah provinsi yang sebelumnya mengalami defisit beras, kini telah berkurang lantaran intervensi yang dilakukan pemerintah dengan pemasok langsung kebutuhan beras di beberapa wilayah.
Ada tujuh provinsi yang mengalami defisit beras. Pertama Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua. Setelah diintervensi, maka yang tersisa hanya Provinsi Riau, Bangka Belitung dan Maluku Utara.
Beberapa upaya intervensi yang dilakukan adalah mengalokasikan stok beras nasional dari daerah yang surplus ke daerah yang mengalami defisit, serta berkoordinasi dengan Bulog untuk mendistribusikan stok beras.
Mengenai hal ini, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menjamin stok sebelas bahan pokok dalam keadaan aman dan terkendali. Selain itu, Mentan juga mengatakan bahwa kelancaran distribusi menjadi kunci untuk menjaga ketersediaan stok beras.
"Berdasarkan data peta ketersediaan beras pada April 2020, terdapat 28 provinsi yang mengalami surplus lebih dari 10 persen, 2 provinsi defisit antara 10-25 perseb yakni di Kalimantan Utara dan Maluku, serta 4 provinsi dengan defisit lebih dari 25 persen yakni Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung dan Maluku Utara," tandasnya.