Kementerian ESDM tetap melaksanakan lelang Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) pada tahun ini. Meskipun, pandemi corona belum reda.
Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM Ida Nuryatin Finahari mengatakan pihaknya terus berusaha agar lelang bisa segera dilaksanakan. Salah satu caranya merampungkan pembenahan dan penambahan data geosains yang dibutuhkan investor.
"Pertimbangannya untuk data pendukung dalam lelang WKP," kata Ida kepada katadata.co.id, Kamis (14/5).
Selain itu, pemerintah tengah memperbaiki regulasi, terutama terkait tata kelola dan skema harga listrik untuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas bumi (PLTP).
Pemerintah sebelumnya menyatakan bakal membuat regulasi agar harga listrik dari pembangkit listrik panas bumi lebih terjangkau. Dengan begitu, investor tertarik untuk mengikuti lelang WKP tahun ini.
(Baca: Kementerian ESDM Perbaiki Kualitas Data Panas Bumi Demi Investasi EBT)
Kementerian ESDM berencana menawarkan lima WKP melalui skema lelang dan penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun, Ida masih merahasiakan WKP yang akan ditawarkan pemerintah tahun ini.
Dalam lelang sebelumnya, pemerintah menawarkan tiga WKP, yaitu WKP Lainea, WKP Gunung Galunggung, WKP Gunung Wilis. Namun lelang tersebut sepi peminat.
Padahal, panas bumi merupakan salah satu jenis energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan secara langsung atau diubah menjadi listrik. Namun, sebagai negara dengan cadangan panas bumi terbesar kedua di dunia yakni 40 persen, Indonesia belum memanfaatkan sumber daya tersebut secara maksimal.
Menurut Badan Geologi Kementerian ESDM, Indonesia baru mengembangkan sebesar 2,1 gigawatt. Jumlah tersebut hanya sebesar tujuh persen dari potensi yang ada.
(Baca: Panas Bumi Penyangga Energi Masa Depan)