Survei: Mayoritas Pengusaha Minta PSBB Dihentikan Agar Ekonomi Jalan
Indikator Politik Indonesia melakukan survei evaluasi pelaku usaha terhadap kinerja ekonomi dan pemerintahan di masa pandemi corona. Hasil survei menunjukkan, mayoritas responden meminta Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dihentikan.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, mayoritas responden yang berasal dari pelaku usaha merasa pelaksanaan PSBB sudah cukup dan bisa dihentikan agar ekonomi segera berjalan. Hal serupa juga diperoleh berdasarkan hasil survei dari responden kalangan umum.
"Ada masalah tingkatan kasus corona lampaui Tiongkok, tapi masyarakat habis daya tahan survival-nya," kata Burhanuddin dalam paparan hasil survei secara daring, Kamis (23/7).
Adapun rinciannya, sebanyak 65,1% responden dari kalangan pengusaha mengatakan PSBB sudah cukup dan bisa dihentikan. Sedangkan,responden dari kalangan masyarakat umum yang menilai PSBB sudah cukup ada 60,6%.
Selebihnya, sebanyak 28,8% responden pengusaha memilih PSBB dilanjutkan agar penyebaran Covid-19 bisa diatasi. Sedangkan, 34,7% responden umum menyatakan PSBB dilanjutkan.
"Jadi dari dua kelompok pengusaha dan umum, pengusaha cenderung meminta PSBB dihentikan ketimbang warga umum," ujar dia.
Sebagian besar responden yang menyatakan PSBB sudah cukup merupakan pengusaha skala usaha kecil dengan komposisi 75,6% dari total responden. Kemudian responden pengusaha skala mikro sebanyak 70,9%, skala besar 69,9%, dan skala menengah 62,6%.
Mayoritas responden yang meminta PSBB dihentikan merupakan pengusaha yang berasal dari sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, yaitu sekitar 90%.
Berikutnya, reponden sektor konstruksi 75,2%, sektor pengangkutan dan pergudangan 71,4%, serta pertambangan dan penggalian 65,6%.
Tak hanya itu, hasil survei menunjukkan mayoritas responden pengusaha dan masyarakat umum merasa pemerintah sebaiknya lebih memprioritaskan masalah perekonomian.
Secara rinci, 53,3% responden dari kelompok pelaku bisnis mengatakan pemerintah semestinya memprioritaskan masalah perekonomian. Sedangkan, 47,9% responden masyarakat umum meminta pemerintah mengutamakan perekonomian berjumlah 47,9%
Survei terhadap kedua kelompok tersebut dilakukan pada Juli 2020. Khusus responden pelaku bisnis, survei dilakukan terhadap 1.176 pelaku usaha melalui telepon.
Populasi responden merupakan pelaku usaha pada tujuh sektor ekonomi di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur.
Sampel di masing-masing sektor dan skala usaha dipilih secara acak dengan jumlah 150 pelaku usaha setiap sektor sehingga total sampe awal sebanyak 980 responden.
Untuk kebutuhan analisis, dilakukan penambahan jumlah sampe pada sektor pertanian dan perikanan kelautan masing-masing menjadi 150 dan 350 pelaku usaha.
Sebelumnya, wabah corona telah memukul sebagian besar sektor usaha Tanah Air. Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) mencatat, sebanyak 6% pegawai tetap di industri alas kaki telah dirumahkan tanpa tunjangan dan gaji sepanjang pandemi Covid-19.
Adapun dari jumlah pegawai terdampak, sebanyak 6% pegawai kontrak tidak diperpanjang dan 1% pegawai dirumahkan dengan tunjangan. Beberapa pabrikan yang mampu bertahan selama pandemi umumnya perusahaan besar yang telah memiliki kontrak ekspor jangka panjang.
Detil dampak corona bagi industri alas kaki bisa dilihat dalam databoks berikut ini: