KKP Usulkan Penggunaan Drone untuk Tingkatkan Pengawasan Kelautan

ANTARA FOTO/Dedhez Anggara/hp.
Pemerintah berencana menggunakan teknologi drone untuk meningkatkan pengawasan wilayah kelautan.
26/8/2020, 16.42 WIB

Adapun anggaran pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan cenderung turun dari tahun ke tahun. Berdasarkan laporan keuangan KKP, nilainya mencapai Rp 1,53 triliun pada 2015, menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Namun, porsi anggaran terus menurun hingga menjadi Rp 813,45 miliar pada 2018.

Penurunan anggaran ini berimbas pada jumlah hari operasional pengawasan. Pada 2015, kapal pengawas beroperasi selama 280 hari di laut dalam satu tahun. Lalu, sepanjang 2018, kapal pengawas hanya beroperasi selama 145 hari di laut.

Selain kapal pengawas, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan melalui udara (aiborne surveillance) dan speedboat.

Sebagai informasi, sejak Edhy menjabat sebagai menteri pada 23 Oktober 2019 hingga sekarang, total sebanyak 71 kapal pencuri ikan telah ditangkap. Jumlah tersebut terdiri dari 27 unit kapal berbendera Vietnam, 14 unit kapal Filipina, 12 unit kapal Malaysia, dan satu unit kapal Taiwan.

Dalam menjaga integritas wilayah dan populasi ikan di perairan Indonesia, KKP di bawah kepemimpimpinan Susi Pudjiastuti menindak tegas kapal-kapal yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal dengan hukuman penenggelaman kapal.

Berdasarkan data KKP kapal-kapal yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal dan telah ditenggelamkan sebanyak 488 kapal sepanjang Oktober 2014 - Agustus 2018. Dari jumlah tersebut, terbanyak dari Vietnam dengan jumlah 276 kapal, kemudian diikuti Filipina 90 kapal di posisi kedua dan ketiga dari Thailand 50 kapal.

Halaman:
Reporter: Tri Kurnia Yunianto