Luhut Punya Tiga Strategi untuk Tangani 8 Provinsi "Merah" Covid-19
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan alasan Presiden Joko Widodo menunjuk dirinya untuk menangani Covid-19 di delapan provinsi. Alasannya, penanganan Covid-19 tak bisa dilepaskan dari sektor lainnya.
Dalam rapat kabinet terbatas, Selasa (14/9) , Jokowi menunjuk Luhut untuk mengendalikan corona di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, dan Sumatera Utara. Menurut Luhut, delapan provinsi tersebut penting karena menyumbang 75% dari total kasus Covid-19 di Indonesia.
"Saya disuruh menangani karena bagaimanapun, (urusan) kami tak bisa lepas dari penanganan Covid-19," kata Luhut dalam acara Virtual Sarasehan: 100 Ekonom, Selasa (15/9).
Makanya dia akan menangani kasus di wilayah tersebut sehingga lonjakan kasus dapat terkendali hingga ditemukan vaksin. "Kalau bisa atasi delapan provinsi itu, sisanya akan sangat terkendali sampai kita dapat vaksin," katanya.
Selain itu mantan Menko Polhukam ini akan mengidentifikasi masalah ekonomi di delapan provinsi tersebut. “Seiring berjalannya waktu kami semakin paham bagaimana bereaksi mengenai ini (virus),” katanya,
Luhut mengklaim saat ini rasio kesembuhan pasien Covid-19 sebesar 71,5% dapat dikatakan bagus. Dia mengakui posisi RI dalam penanganan corona pada Maret hingga Mei lebih sulit lagi karena belum berpengalaman menghadapi pandemi.
Dia juga akan berbicara dengan Menteri Energi dan Infrastruktur Uni Emirat Arab Suhail Al Mazroui untuk meminta 20 juta vaksin Covid-19 ke Indonesia. Sementara pemerintah akan mengendalikan penularan dalam tiga bulan ke depan. “Kalau tiga bulan ini bisa di-manage dan vaksin masuk, kita akan lebih baik,” katanya.
Sebelumnya dia menjabarkan tiga strategi yang digunakan dalam menangani penularan Covid-19 di delapan provinsi. Ketiganya adalah penegakan disiplin kesehatan, meningkatkan manajemen perawatan pasien, dan menangani klaster Covid-19 di daerah.
“Kami harus melakukan operasi yustisi, karena kalau tidak ditindak tegas mau PSBB 10 kali kondisi tak akan membaik,” katanya, Senin (14/9).
Sedangkan Luhut telah menggelar rapat dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada Selasa (15/9). Dalam rapat virtual tersebut, Ridwan meminta pemerintah mengatur koordinasi antara Jabar, DKI Jakarta, dan Banten dalam penanganan corona.
"Jabodetabek itu harus satu manajemen koordinasi, jangan sampai jalan sendiri-sendiri," kata Ridwan dalam keterangan resmi Pemprov Jabar.