JAKARTA - Pemerintah saat ini terus melakukan pemutakhiran dan integrasi data secara nasional. Hal ini, berguna agar pengambilan kebijakan pusat dan daerah bisa sinkron.
Deputi bidang pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan, Taufik Hanafi mengatakan pengelolaan data itu menjadi begitu penting. Salah satunya, melalui program Satu Data Indonesia.
"Untuk pengambilan keputusan yang lebih baik, dan perluasan akses. Inilah mengapa penyediaan infrastuktur dan konektivitas data menjadi penting," ujar Taufik dalam webinar Katadata "Power of Data", Kamis (24/9/2020).
Melalui Satu Data itu, Taufik menyebut, data-data yang tersebar di berbagai institusi dan daerah yang ada di Indonesia bisa lebih efisien dengan adanya integrasi. Sehingga, transformasi digital akan bisa dijalankan. "Ini makanya perlu SDM talenta digital," kata dia.
Koordinator Program Literasi Digital Kasubdit Literasi Digital Ditjen Aptika, Kominfo, Rizki Ameliah menambahkan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik bisa mendukung upaya sinkronisasi data ini.
"Urgensi percepatan digital di Indonesia menjadi satu agenda yang mendesak," imbuh dia.
Hasil survei e-Government Development Index (EGDI) yang dilakukan Departemen Ekonomi dan Hubungan Sosial (DESA) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap negara-negara anggotanya menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat 88 dari 193 negara pada 2020. Peringkat itu meningkat dari tahun 2018, Indonesia menempati peringkat 107 dari 193 negara.