Dongkrak Daya Beli, Pemerintah Lanjutkan Bansos Tunai Sampai Juni 2021

Pemerintah terus berupaya untuk menekan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian. Di antaranya adalah dengan menyalurkan bantuan sosial tunai untuk masyarakat tidak mampu.

Yang terbaru, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penyaluran bantuan sosial tunai hingga Juni 2021 mendatang. Langkah ini diambil dengan mempertimbangkan dampak pandemi Covid-19 masih akan terus mempengaruhi daya beli masyarakat rentan Indonesia.

“Karena fenomena Covid-19 ini masih dinamis, sehingga kami mendapatkan amanah sementara ini untuk tahun depan dilanjut sampai bulan Juni 2021. Kemudian jumlahnya disesuaikan menjadi Rp 200.000,” kata Asep Sasa Purnama, Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial dalam webinar yang diselenggarkan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Senin (2/10).

Menurutnya, pengurangan nominal Bansos dari sebelumnya Rp 300.000 itu karena banyak program-program lain yang dilakukan kementerian dan lembaga. “Kemudian tahun depan sasaran penerimanya pun menjadi 10 juta keluarga” ujar Asep .

Berikut adalah Databoks sebagai gambaran siapa saja penerima Bansos pada Januari 2020 lalu:

Sebelumnya, penyaluran Bansos tunai tersebut telah dilakukan dalam dua gelombang dari bulan April hingga Desember 2020. Dlaam gelombang pertama (April-Juni) penerima manfaat mendapatkan Rp 600.000 per Kepala keluarga per bulan. Kemudian pada gelombang kedua yang berlangsung dari Juli-Desember telah disesuaikan menjadi Rp 300.000 per Kepala keluarga per bulan.

Asep, menjelaskan, realisasi bantuan sosial tunai telah mencapai 82% secara nasional. “Kami berterimakasih kepada semua Bupati, Walikota, Gubernur, Camat, Kepala Desa, Lurah, kemudian aparat, yang bahu membahu menyalurkan bantuan,” Katanya.

Lebih lanjut, Asep Sasa Purnama menjelaskan bahwa bantuan sosial ini tidak hanya berdampak bagi keluarga penerima manfaat, tapi juga bagi perekonomian dalam skala yang lebih besar. Dengan adanya Bantuan Sosial Tunai ini, terjadi sirkulasi uang secara nasional dengan jumlah Rp 32,4 Triliun hingga akhir 2020 atau sekitar Rp 2 Triliun tiap bulannya. “Kami harapkan ini mampu membantu menggerakkan kegiatan ekonomi di tingkat akar rumput,” kata Asep.

Kebijakan bantuan tunai sosial ini dilakukan dengan tujuan untuk tetap menjaga daya beli masyarakat akibat pandemi wabah virus corona (Covid-19). Penerima Bantuan Sosial Tunai ini didasarkan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan non DTKS yang bersumber dari data ajuan Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia.

Pada sisi penyaluran, PT Pos Indonesia selaku mitra Kemensos memanfaatkan 4.500 cabang kantor pos di seluruh Indonesia sebagai titik pengambilan Bantuan Sosial Tunai tersebut. PT. Pos juga telah menjalin koordinasi dengan komunitas setempat, RT, RW, atau banjar dan bekerjasama menyalurkan bantuan ini.

Faizal Rochmad Djoemadi, Direktur Utama PT. Pos Indonesia, menyatakan timnya sudah berhasil menyalurkan Bantuan Sosial Tunai ini ke 483 kota, 514 Kabupaten, 7094 Kecamatan, dan 83.447 desa. “Alhamdulilah dengan jumlah yang masif tersebut kita telah sampai pada tahap ke-6, tercapai 96,79% dana yang kita salurkan Rp21,5 Triliun,” katanya.

Sedangkan bagi penerima bantuan yang sudah meninggal maupun pindah alamat, dananya akan kembalikan ke Kementerian Sosial. Dana tersebut kemudian akan disalurkan kembali kepada pihak lain yang membutuhkan pada periode selanjutnya.

PT Pos Indonesia pun optimis realisasi penyaluran Bantuan Sosial Tunai ke 9 juta keluarga penerima manfaat ini akan selesai pada pekan pertama bulan Desember 2020. Hingga tahap ke-6 bulan September lalu, PT. Pos telah menjangkau 8,6 juta keluarga penerima manfaat di seluruh wilayah di Indonesia, termasuk ke wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).

Cakupan provinsi yang menjadi sasaran Bantuan Sosial Tunai dari Kemensos pada tahun 2021 nanti juga bertambah dari 33 Provinsi menjadi 34 Provinsi dengan memasukkan DKI Jakarta. Pada 2020 ini Provinsi DKI Jakarta tidak menerima manfaat Bantuan Sosial Tunai karena digantikan oleh Bantuan Presiden berupa sembako bagi keluarga penerima manfaat.

Tetap Jalankan Protokol Kesehatan

Sementara itu, pemerintah kembali mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Dengan demikian, aktivitas ekonomi yang dijalankan tidak mendorong penambahan jumlah kasus positif Covid-19.

"Sekarang yang kita perlukan adalah melakukan kegiatan ekonomi tersebut, jangan sampai menimbulkan kasus," kata Koordinator Tim Pakar sekaligus Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Senin (26/10).

Ia mencontohkan salah satu aktivitas ekonomi di pasar. Wiku mengatakan bahwa pasar merupakan tempat bagi masyarakat untuk membeli kebutuhan mereka sehari-hari. Dengan Gerakan 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak dan kebiasaan mencuci tangan dengan sabun, potensi penularan Covid-19 bisa ditekan.

Langkah itu lebih efektif mencegah penularan jika dilakukan secara kolektif. "Jadi adaptasinya bukan adaptasi individu, melakukan 3M, protokol kesehatan, tetapi juga adaptasi dalam menjalankan kegiatan ekonominya," kata Wiku.

Wiku menunjukkan bahwa beberapa jurnal internasional menyatakan bahwa mencuci tangan dengan sabun dapat menurunkan risiko penularan sebesar 35%. Sedangkan memakai masker kain dapat menurunkan risiko penularan sebesar 45%, dan masker bedah dapat menurunkan risiko penularan hingga 70%. Yang paling utama, menjaga jarak minimal 1 meter dapat menurunkan risiko penularan sampai dengan 85%.