Upaya meningkatkan daya saing daerah secara berkelanjutan memiliki peran penting bagi ujung tombak pembangunan nasional. Tak hanya mengedepankan keuntungan ekonomi, namun juga memperhatikan keseimbangan lingkungan.
Melalui kerangka atau konsep “Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan”, setiap daerah kemudian memiliki tantangan untuk menonjolkan keunggulan daerah masing-masing dalam menarik investasi.
Agar daya saing daerahnya bisa bertumbuh secara berkelanjutan, Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah mengatakan tidak hanya mengandalkan kekayaan sumber daya migas yang jadi andalan di daerahnya. Namun, juga melakukan pembangunan pertanian sebagai sektor penghidupan serta menjaga lingkungan di masyarakat.
"Potensi Bojonegoro untuk sustainable development unyuk pertanian, sumber mata air untuk irigasi," ujar Anna dalam webinar Membangun Daya Saing Daerah Berkelanjutan, Rabu (4/11).
Direktur Eksekutif KPPOD, Robert Na Endi Jaweng lantas menyampaikan hasil studi yang dilakukan oleh para mitra Indeks Saing Berkelanjutan bahwa sebagian besar daerah di Indonesia menempati skala sedang derajat daya saing papan menengah.
"Sebagian besar sekitar 96 persen total daerah dari studi berada pada skala sedang, derajat saing papan tengah," katanya.
Meski begitu, Robert menyebut, studi itu masih menemukan disparitas (kesenjangan) daya saing yang mengkhawatirkan termasuk kesenjangan daerah Timur.
"Daerah Timur umumnya daya saing sedang dan rendah," imbuhnya.
Terkait ini, Robert menekankan bahwa upaya mendukung daya saing daerah secara merata dan seimbang penting untuk dijalankan ke depan. Di antaranya ada empat pilar yaitu ekonomi tangguh dan unggul, lingkungan lestari, sosial inklusif dan tata kelola yang baik.
"Keberimbangan empat pilar ini menjadi penting ke depan, untuk keberlanjutan," tegasnya.
Dalam paparannya, Staf Ahli BKPM Heldy Satrya Putera mengatakan meskipun realisasi investasi Indonesia hingga triwulan III 2020 telah mencapai Rp611 triliun, 74,8% dari target investasi 2020, target investai sampai 2024 meningkat hampir 50%. Artinya, Indonesia harus mengarahkan daya saingnya untuk mencapai hal tersebut. Salah satu yang harus ditingkatkan adalah kemudahan berusaha yang penting untuk menjadi acuan bagi daerah dalam meningkatkan daya saingnya.
“Kami berusaha mengeksekusi rencana-rencana investasi yang sudah ada, bekerja sama dengan daerah untuk dapat memfasilitasi ini end-to-end. Kami juga membentuk satuan tugas untuk mengawal daerah dalam mempermudah kemudahan berusaha,” ujar Heldy.
Terkait investasi di daerah, saat ini pihak swasta semakin peduli terhadap isu keberlanjutan. Untuk meningkatkan investasi di wilayahnya, daerah harus memahami matriks-matriks yang dilakukan oleh pihak swasta. Seringkali terjadi ketidaksesuaian antara kebijakan daerah dengan strategi usaha pihak swasta. Regulator daerah sering tidak memahami prinsip bisnis hijau yang diusung pihak swasta.
“Ketika bicara soal responsible investment, ketika daerah memiliki ekonomi yang lestari, maka daerah tersebut bisa menjadi target investasi luar negeri dan dalam negeri. Aspek keberlanjutan bisa menjadi daya tarik investasi di daerah,” ujar Komite Pengembangan Kewirausahaan APINDO Lishia Erza.
Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi menambahkan, pihaknya kini tengah mematangkan RUU Daya Saing Daerah. Sebanyak 34 provinsi di Indonesia nantinya akan dipetakan sesuai kompetisinya hingga dilakukan penanganan khusus sesuai dengan kebutuhannya.
Tujuan adanya aturan itu, kata dia, agar tiap daerah bisa mencapai kompetisi dengan seimbang dan supaya tidak tersentralisasi di daerah-daerah yang hanya dekat dengan kekuasaan pemerintahan.
"Kita sedang menunggu di DPR untuk rapat koordinasi dan mengagendakan disahkan," kata dia.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal BKPM, Heldy Satrya Putera mengatakan pemerintah juga sedang melakukan berbagai strategi untuk mendorong daya saing daerah melalui investasi.
Adapun strategi tersebut meliputi upaya eksekusi investasi besar, perbaikan peringkat kemudahan berusaha hingga mendorong investasi besar untuk bermitra dengan pengusaha nasional, khususnya UMKM di daerah proyek.
Selain itu, ada penyebaran investasi berkualitas, promosi investasi terfokus berdasarkan sektor dan negara hingga mendorong peningkatan investasi dalam negeri/PMDN khususnya UMKM. "Kami kerja sama dengan daerah agar dapat memfasilitasi upaya itu," pungkasnya.
Komite Pengembangan Kewirausahaan APINDO, Lishia Erza menambahkan pemerintah daerah juga penting untuk memahami cara kerja perusahaan dalam menjalankan bisnis berbasis keberlanjutan. Tujuannya, terjadi kolaborasi pembangunan ekonomi yang seimbang dengan lingkungan.
"Pihak swasta lebih aware, semakin melihat keberlanjutan usaha dan sustainability (lingkungan)," pungkasnya.