Wapres: Vaksinasi Covid-19 Harus Tunggu Izin BPOM dan Fatwa MUI

Pemerintah berupaya memperoleh vaksin virus corona dalam waktu dekat. Meski begitu, vaksinasi tetap dilaksanakan sesuai kaidah kesehatan.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan program vaksinasi Covid-19 akan berjalan jika sudah ada izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). BPOM akan mengeluarkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) yang merupakan izin sementara untuk penggunaan metode atau produk medis tertentu.

Sedangkan fatwa MUI dibutuhkan untuk menjamin kehalalan atau rekomendasi penggunaan vaksin Covid-19 dalam kedaruratan pandemi meskipun belum halal. Untuk menjamin kedua hal tersebut, Ma'ruf mengatakan, pemerintah bersama BPOM dan MUI telah mengkaji uji klinis vaksin di Beijing, Tiongkok.

"Nanti menjelang vaksinasi, (izin dan fatwa) itu harus terlebih dahulu keluar,” kata Ma’ruf Amin saat meninjau simulasi vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (19/11)

Ma’ruf menambahkan uji klinis, izin, dan fatwa terhadap vaksin Covid-19 merupakan upaya Pemerintah untuk memastikan vaksinasi bagi masyarakat berjalan baik dan tanpa hambatan. Pemerintah pun telah memesan beberapa kandidat vaksin dari sejumlah negara, termasuk buatan Sinovac asal Tiongkok.

Vaksin Sinovac dalam tahap uji klinis ketiga dan belum menunjukkan efektivitas mencegah virus corona. Hal itu berbeda dengan perkembangan vaksin asal Amerika Serikat (AS) oleh Pfizer Inc yang efektif mencegah Covid-19 hingga 95% dan Modena Inc sebesar 94,5%.