Edhy Prabowo Diciduk, Jokowi Yakin akan Transparansi Kerja KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo pada dini hari tadi. Presiden Joko Widodo pun menghormati proses hukum yang tengah berjalan di komisi antirasuah tersebut.
Mantan Walikota Solo itu pun meyakini, KPK akan bekerja secara transparan, terbuka, dan profesional. Pemerintah, lanjut dia, juga akan mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi secara konsisten.
"Tentunya kami menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK," kata Jokowi dalam keterangannya di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/11).
Sementara, Tenaga Ahli Kedeputian Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian menyebutkan, pihaknya masih menunggu perkembangan penangkapan tersebut. Istana akan menunggu selang satu hari setelah penangkapan sebelum memberikan komentar. "Ini kan masih pemeriksaan toh," ujar dia.
Sebelumnya, Edhy Prabowo dan beberapa orang lainnya ditangkap pada Rabu (25/11) dini hari sekitar pukul 00.30. Sang istri yakni Iis Rosita Dewi dan 15 orang lainnya juga turut diamankan oleh tim dari komisi antirasuah.
Penangkapan ini terkait dugaan kasus dalam proses penetapan calon eksportir benih lobster. KPK juga mengamankan sejumlah barang seperti kartu debit ATM yang diduga terkait tindak pidana korupsi.
"KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap 17 orang tersebut selama 1x24 jam dan perkembangannya akan kami sampaikan lebih lanjut," demikian keterangan Pelaksana tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri secara tertulis.,
Sementara, pihak KKP masih menunggu pengumuman terbaru dari KPK terkait penangkapan ini. Mereka lalu meminta masyarakat agar tak berspekulasi terkait proses hukum yang berjalan. "Kami menghormati proses hukum yang berjalan," demikian keterangan resmi Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar.
Sebelumnya Edhy telah membuka kembali keran ekspor benur berdasarkan Peraturan Menteri KKP Nomor 12 Tahun 2020. Beleid ini membatalkan larangan ekspor benih lobster melalui Peraturan Menteri KKP Nomor 56 Tahun 2016 oleh yang dibuat menteri sebelumnya yakni Susi Pudjiastuti.
KKP telah memberikan izin ekspor kepada 30 perusahaan yang di antaranya milik kader Partai Gerindra, sehingga menimbulkan polemik. Namun Edhy Prabowo menyatakan proses pemberian izin telah melalui prosedur yang melibatkan para ahli dan perusahaan yang masuk bukan milikkerabat atau keluarganya.
"Saya tidak peduli akan dihina seperti apa mengelola negeri, selama saya sangat yakin tujuan mulia untuk membela rakyat saya tidak peduli yang penting rakyat makan," kata Edhy dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR, Jakarta, Senin (6/7).
Indonesia mengekspor lobster jenis Panulirus spp. sebesar US$ 28,5 juta pada 2018. Dari jumlah tersebut, hampir setengahnya diekspor ke Taiwan, yakni US$ 10,6 juta. Nilai ekspor ke Tiongkok berada di urutan kedua, yakni US$ 9,1 juta.