Istana Pastikan Reshuffle Kabinet, Calon Menteri Dipanggil Besok

ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/Pool/wsj.
Presiden Joko Widodo (keempat kanan) memimpin rapat kabinet terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/7/2020). Kasetpres Heru Budi Hartono memberi sinyal Jokowi akan memanggil calon Menteri pada Selasa (22/12).
21/12/2020, 22.36 WIB

Istana memberikan sinyal kocok ulang Kabinet Indonesia Maju akan dilakukan Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat. Hal ini setelah Jokowi berencana memanggil calon Menteri pada Selasa (22/12).

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono membenarkan hal tersebut. Meski belum menyebut kepastian waktu, Heru mengatakan calon Menteri kemungkinan diperkenalkan oleh Presiden besok.

“Besok bisa, tapi (apakah) pagi, siang, sore tergantung Bapak Presiden,” kata Heru dalam pesan singkat kepada Katadata.co.id, Senin (21/12).

Meski demikian, Heru belum bisa memastikan apakah pelantikan Menteri baru akan dilakukan dalam waktu dekat. “Belum tahu, tahun baru kan masih 8 hari lagi,” kata mantan Wali Kota Jakarta Utara tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Katadata.co.id, Presiden sudah menggodok rencana perombakan kabinet dalam 2-3 pekan terakhir ini. Jika tidak ada aral melintang, reshuffle akan diumumkan pekan ini. “Mungkin pada awal pekan,’ kata seorang sumber yang mengetahui proses tersebut, Sabtu (19/12).

Sumber lain menambahkan, reshuffle kabinet tersebut tidak sekadar untuk mengisi kekosongan dua kursi menteri saat ini yakni Menteri Sosial dan Menteri Kelautan dan Perikanan yang ditinggalkan oleh Juliari Batubara dan Edhy Prabowo. Keduanya telah menyandang status tersangka kasus korupsi di kementeriannya masing-masing.

Rencana reshuffle pertama pada periode kedua pemerintahan Jokowi itu juga terkait dengan evaluasi kinerja kabinet setelah berjalan lebih dari satu tahun. Karena itu, bakal ada beberapa menteri yang diganti. “Ada juga menteri yang digeser,” katanya.

Dua nama yang menjadi kandidat kuat menteri baru adalah Walikota Surabaya Tri Rismaharini dan Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono. Risma, walikota yang akan segera mengakhiri jabatannya pasca-hasil pilkada serentak 9 Desember lalu, disorongkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kepada Presiden untuk menduduki kursi Mensos.

Adapun, kursi Menteri Kelautan dan Perikanan akan ditempati oleh Trenggono. Pengganti Wakil Menteri Pertahanan kabarnya juga sudah disiapkan yakni Letnan Jenderal TNI Muhammad Herindra, Kepala Staf Umum TNI saat ini.

Dari beberapa nama politisi Gerindra yang beredar, nama Sandiaga Uno yang paling santer terdengar. Calon Wakil Presiden 2019 - 2024 yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra itu, disebut-sebut akan menjabat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang baru.

Salah satu poin utama evaluasi adalah kinerja para menteri dalam penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Terkait poin tersebut, tiga orang sumber Katadata.co.id menyebut Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto bakal diganti.

Calon kuat penggantinya adalah Budi Gunadi Sadikin. “Calon yang disiapkan diharapkan bisa mempercepat penanganan pandemi, khususnya vaksinasi.” ujar sumber tersebut.

Calon dari PDIP

Namun PDIP hingga saat ini masih enggan membuka siapa nama calon Menteri yang diajukan ke Jokowi. Dua politisi partai banteng yakni Hendrawan Supratikno dan Andreas Hugo Pareira ketika dikonfirmasi hanya mengatakan hal tersebut merupakan wewenang Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Meski demikian, Hendrawan memberi sinyal bahwa Risma bukan satu-satunya nama kader potensial yang santer beredar. Ia menyebut ada pula nama lain yang juga dianggap mampu memimpin Kemensos.

“Sebelumnya sudah pernah disampaikan, Pak (Ahmad) Basarah),” kata Hendrawan kepada Katadata.co.id, Senin (21/12). Saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Sedangkan Andreas tak sepenuhnya membantah adanya beberapa nama yang beredar sebagai calon Mensos. Meski demikian hal tersebut merupakan kewenangan Megawati dan bukan untuk konsumsi khalayak. “Kalau di kami (PDIP), itu wilayah Ketum. Kalaupun ada beberapa nama bukan untuk menjadi konsumsi publik,” katanya.

Reporter: Rizky Alika