Pemerintah menggunakan Konsorsium Riset dan Inovasi Penanganan COVID-19 sebagai sarana kolaborasi kepakaran yang mengoptimalkan pemanfaatan ilmu pengetahuan. Dengan adanya konsorsium, Indonesia semakin mudah melakukan evaluasi untuk mempersiapkan bekal dalam menghadapi tantangan lain yang tidak terduga (emerging issue).
Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (Menristek/Kepala BRIN) mengatakan, riset dan inovasi akan terus punya peranan besar di masa depan, khususnya pada pemulihan pascapandemi. Oleh karenanya, kolaborasi untuk menghasilkan penelitian hingga memastikan manfaatnya sampai ke masyarakat sangat dibutuhkan. Upaya ini dilakukan dengan mengawinkan seluruh peran para aktor seperti pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi, balitbangjirap swasta dan pemerintah, dunia industri, hingga organisasi masyarakat sipil (OMS).
“Saya ingin kembali lagi pada konsep triple helix sebagai dasar membangun ekosistem riset dan inovasi di Indonesia. Menteri Bambang meyakini bahwa kolaborasi dengan dunia usaha menjadi prioritas urgensi saat ini. Bagaimanapun dalam ekosistem riset dan inovasi perlu terjadi transformasi, dari dominasi peran negara, baik secara sumber daya dan anggaran, ke dominasi peran dunia usaha secara bertahap. Kalau triple helix antara pemerintah, peneliti, dan dunia usaha tidak bisa dibangun dengan baik, menurut saya sangat mustahil kita bisa melahirkan ekosistem riset dan inovasi yang kuat. Jadi, kuncinya dari situ,” kata Menristek/Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro dalam acara Diskusi Kebijakan: Kolaborasi Kepakaran dan Riset Dasar untuk Lompatan Inovasi, Selasa (12/1) yang diselenggarakan oleh Knowledge Sector Initiative dan Katadata.
Bambang menambahkan, pada masa pandemi kolaborasi triple helix antara peneliti, pemerintah dan dunia usaha bisa berjalan lancar. Salah satu contohnya adalah produksi alat tes Covid-19 yang dibuat oleh industri dalam negeri. Padahal, ketika awal pandemi, alat tes Covid-19 masih diimpor. Ini menjadi contoh bahwa di masa pandemi, peneliti sudah bisa berkolaborasi dengan dunia usaha yang selama ini lebih memrioritaskan keuntungan dan juga dengan bantuan dari pemerintah.
Proses kolaborasi berdasarkan kepakaran akan memudahkan penanganan emerging issue karena dapat diselesaikan dalam waktu cepat. “Keterwakilan ragam dari perspektif yaitu kepakaran dan pemangku kepentingan itu menjadi sangat penting sekali,” ungkap Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan LIPI, Ibu Tri Nuke Pudjiastuti.
Hal lain yang masih perlu diperbaiki ialah kolaborasi dengan daerah. Sebab masih ada balitbangjirap di daerah yang diisi oleh nonpeneliti. Hal ini disebabkan cara kerja yang masih seperti birokrat. Imbasnya membuat balitbangjirap sulit untuk menghasilkan riset berkualitas tinggi dan memiliki kepakaran sehingga sering kali hasil penelitiannya tidak dipakai oleh pemangku kebijakan.
“Di sini, peran pemerintah harusnya pada fasilitasi transformasi sosial, budaya dan ekonomi di daerah. Karena, centre of excellence itu mustinya terjadi di daerah. Yang kedua, selain fasilitasi adalah penguatan suatu rantai nilai dalam kerangka ekonomi (circular economy) dengan berdasarkan kaidah pembangunan berkelanjutan. Nanti kami elaborasi itu,” kata Direktur Tata Ruang, dan Penanganan Bencana Bappenas, Bapak Sumedi Andono Mulyo.
Lebih lanjut, perguruan tinggi berperan besar untuk membantu memperkuat kualitas riset dan inovasi di daerah. Terlepas dari belum banyak lembaga penelitian pemerintah atau nonpemerintah yang memiliki kepakaran kuat pada suatu bidang, perguruan tinggi di Tanah Air diyakini memiliki bibit-bibit kepakaran isu strategis.
Selain kolaborasi dan pusat keunggulan, pengembangan riset dasar penting dilakukan. Menurut Dosen Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia Roby Muhamad, ketika negara mampu mengembangkan riset dasar di beberapa bidang strategis, tantangan yang tidak terduga dapat diprediksi dengan baik.
“Kita pola pikirnya harus keluar dari pakem selama ini, keluar dari pola pikir riset dasar ke aplikatif. Untuk keluar dari sini, kita harus fokus memajukan teori sosial dan fokus pada solusi masalah sosial. Jadi, menyelesaikan masalah sosial dan membangun teori sosial harus dikerjakan bersama-sama,” ungkap Roby.
Menutup diskusi, Roby juga menyoroti pentingnya peran LSM untuk memastikan penelitian soshum tersampaikan dengan baik di masyarakat. Begitu juga dengan peran media untuk menyampaikan hasil riset yang mudah dicerna oleh masyarakat. Ia meyakini strategi ini akan sangat efektif, khususnya bagi hasil penelitian yang ditujukan untuk mengubah perilaku masyarakat.
KSI bersama Katadata telah membuat artikel in-depth mengenai kesiapan riset Indonesia dalam menghadapi emerging issue. Artikel dapat diakses di sini.