Ditargetkan Rampung Juni, Baru 10 Persen Guru Jalani Vaksinasi Corona
Pemerintah menargetkan para guru dan tenaga pengajar sudah menjalani vaksinasi Covid-19 hingga Juni 2021. Namun, jumlah guru dan tenaga pendidik yang telah divaksin hingga 31 Maret baru mencapai 550 ribu orang atau 10 persen dari target 5,5 juta orang.
Sedangkan seluruh sekolah diharapkan bisa melaksanakan belajar tatap muka pada Juli 2021. Meski begitu, saat ini sekolah boleh dibuka apabila para guru dan tenaga pendidik sudah menerima vaksin.
"Sudah 550 ribu guru dan tenaga pendidik divaksin, lumayan," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim dalam diskusi Forum Merdeka Barat (FMB) 9, Kamis (1/4). Namun, ia mengatakan data tersebut masih terus bertambah.
Nadiem berharap Dinas Kesehatan di setiap daerah mengutamakan guru dan tenaga pendidik dalam vaksinasi Covid-19. Hal ini sesuai dengan arahan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Di sisi lain, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tengah bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk mendukung program vaksinasi massal kepada guru. Sinergi ini dilakukan untuk mencapai target vaksinasi. "Kami menyambut baik kerja sama ini," ujar mantan bos Gojek ini.
Sebagaimana diketahui, mayoritas sekolah di Indonesia masih memprioritaskan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Berdasarkan data Kemendikbud, hingga 23 Maret, jumlah institusi yang melaksanakan PJJ mencapai 78 persen dari total 183.566 satuan. Sementara, 22 persen sekolah sudah menerapkan pembelajaran tatap muka (PTM).
Berdasarkan wilayahnya, 94 persen satuan pendidikan di zona merah corona masih menerapkan PJJ. Sebaliknya, PTM paling banyak di zona hijau corona, yakni mencapai 41 persen satuan pendidikan. Angkanya semakin rendah seiring naiknya kerawanan Covid-19 di suatu wilayah.
Di kesempatan yang sama, Ketua Komisi Pendidikan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Yusuf Macan Effendi menyarankan dinas kesehatan aktif mendata orang tua siswa yang memiliki komorbid. Mereka yang orang tuanya rawan terkena Covid-19 disarankan tidak menjalani pendidikan tatap muka dulu.
"Artinya tidak semua harus tatap muka dulu karena harus ada pemeriksaan data atau checklist Kemendikbud," kata politisi yang akrab dipanggil Dede Yusuf tersebut.